Berita Nasional – Pemilukada Langsung Dinilai Banyak Merugikan

Mekanisme penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Langsung saat ini menjadi bahan perdebatan. Hal dikarenakan banyak kalangan yang menilai bahwa acara rutin tahunan tersebut terlalu menghabiskan anggaran negara cukup signifikan.

“Pemilukada Langsung terlalu banyak menghabiskan uang negara. Pemilukada Langsung itu diperkirakan menelan biaya uang negara sekitar Rp15 triliun per tahun,” kata Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar saat siaran persnya yang diterima pada Selasa (15/10/2013).
Dengan asumsi perhitungan pemilukada yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali dikalikan dengan biaya pemilukada tiap tahun, sehingga hasil akhir yang didapat yaitu Pemilukada Langsung tersebut menghabiskan dana sekitar Rp75 triliun. “Dana sejumlah ini tidak bisa dibilang kecil jika direalisasikan dalam bentuk program nyata yang benar benar lebih dibutuhkan oleh masyarakat,” ujar Jafar.
“Ditambah lagi dengan adanya penyelewengan dana APBD oleh para calon setiap tahunnya yang sangat sulit dikendalikan,” tambahnya.

Marwan juga mengatakan, Pemilukada Langsung dapat merusak kohesifitas sosial. Pemilukada Langsung dicap sering membuat masyarakat menjadi terpecah belah.
“Hal ini mengakibatkan budaya gotong royong serta saling membantu semakin memudar dikarenakan oleh adanya perbedaan dalam tiap pemilihan kepala daerah,” kata anggota Komisi V DPR RI tersebut.
Beliau juga menambahkan bahwa mekanisme penyelenggaraan Pemilukada Langsung hanya akan menyuburkan praktik politik uang yang lebih banyak. Memang pada kenyataannya selama ini Pemilukada tidak pernah bersih dari isu terjadinya politik uang. Politik uang sepertinya sudah menjadi kewajiban bagi setiap calon kepala daerah apabila ingin mendapatkan suara pada musim pemilihan.

Kebiasaan semacam ini membuat setiap calon akan berusaha untuk mencari dana yang lebih besar untuk meraih kemenangan dan mengesampingkan dari mana dana tersebut ia dapatkan. Akibatnya jika mereka terpilih, para calon pemimpin tersebut akan lebih memilih untuk mencari cara untuk mengembalikan dana yang telah dikeluarkan selama musim pemilihan daripada berjuang untuk memakmurkan rakyat” pungkasnya.

Selain itu Pemilukada sering memicu terjadinya kerusuhan sosial, bahkan menjadi konflik horizontal. Pemilukada Langsung seringkali membuat kerusuhan sosial antar simpatisan yang berujung kerugian materi seperti halnya pengrusakan kantor KPU, kantor bupati dan lain lain.
“Kerusuhan tidak hanya disebabkan karena tidak bisa menerima bagi calon yang kalah, tetapi juga terjadi karena banyaknya kecurangan yang dilakukan oleh satu calon, dan calon yang lain tidak bisa berbuat apa-apa,” pungkasnya.