Berita Nasional – Mercy Untuk Kabinet Jokowi Masih Bisa Batal

Sugiharto, salah seorang peneliti dari Indonesia Budget Center (IBC), menilai bahwa pembelian mobil dinas bagi kabinet kelak sesungguhnya masih dapat dibatalkan jika pemerintah masih belum tandatangani kontrak bersama PT Mercedez-Benz selaku pemenang lelang mobil dinas tersebut. Menurutnya, pembatalan tersebut baiknya segera saja dilakukan sebab cukup banyak penolakan terkait pembelian mobil dinas tersebut, utamanya dari sang Presiden sendiri, Joko Widodo.

“Kalau masih baru diumumkan tentang pemenang lelang, maka masih bisa saja batal sebab kan masih belum kontrak. Ini juga diperbolehkan Undang-Undang. Pemerintah tak harus habiskan anggaran buat mobil tersebut,” terang Sugiharto ketika dihubungi, hari Rabu (10/9/2014). Dia juga sempat mengatakan bahwa setelah ditetapkan siapa pemenang lelang, biasanya akan ada tenggat guna jalannya proses penandatanganan kontrak. Dan selama kontrak masih belum terjadi, maka pemerintah dapat membatalkannya.

“Kecuali jika sudah ada kontraknya, mau tak mau harus dibeli sebab jika tidak, malah mungkin digugat,” kata dia. Jika terlanjur dibeli, maka Sugiharto pun menyarankan agar pemerintahan Jokowi nantinya dapat lebih efisien lagi dalam mengatur pemakaian kendaraan dinas tersebut. Efisiensi juga dapat menghemat adanya biaya operasional menteri yang menjadi beban bagi negara.

Sugiharto juga berpendapat bahwa pengadaan kendaraan dinas yang mewah tersebut merupakan sebagai upaya dalam melemahkan pemerintahan Jokowi. Sebab tak ada aturan dimana pun yang mengharuskan pemerintahan yang sedang berjalan untuk menyediakan kendaraan dinas untuk pemerintahan mendatang. “Tak ada aturannya. Kan selama ini mereka, baik itu pemerintah atau DPR selalu saja berdalih terlanjur dianggarkan sebelumnya. Padahal tak ada keharusan macam ini,” kata Sugiharto.

Dari pengumuman terkait pemenang lelang, harga penawaran usai klarifikasi serta negosiasi teknis dari pengadaan mobil dinas ini senilai Rp 91.944.000.000. Jokowi mengaku juga sempat dimintai pendapat Sudi Silalahi, Menteri Sekretaris Negara pada sekitar 3 bulan lalu tentang pengadaan mobil dinas tersebut. Waktu itu, Jokowi memberi jawaban tak perlu untuk membeli kendaraan baru. Ia ingin agar para pembantunya masih tetap memanfaatkan Toyota Crown Royal Saloon yang saat ini dipakai oleh jajaran kabinet Indonesia Bersatu II.