Berita Nasional – Kemensos Segera Benahi KPS

Khofifah Indar Parawansa, Menteri Sosial mengatakan bahwa data terkait penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) perlu segera dibenahi supaya manfaat dari kartu ini bisa lebih tepat sasaran. Ia juga menekankan bahwa, penerima KPS merupakan mereka yang benar-benar berhak. “Para penerima KPS perlu segera dirapikan supaya penerima merupakan mereka yang benar-benar berhak. Untuk data penerima KPS pun juga segera dirapikan demi ketepatan penyaluran untuk bantuan program keluarga sejahtera,” terang Khofifah, seperti yang dikutip Antara, pada Senin (24/11/2014).

Pihak Kementerian Sosial, terang Khofifah memerlukan data sahih yang memiliki parameter terukur serta terarah. Ia juga mengatakan bahwa tujuan pada program tersebut dapat tercapai dengan keberadaan pasokan data terpercaya. “Data pun harus kaya serta komprehensif supaya berbagai kesalahan dapat segera diatasi. Maka keyakinan akan penerima bantuan dapat sesuai target yang sudah ditetapkan,” ujarnya. Selain dari itu, dilanjut Khofifah, pihak pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) pelu diperkuat. Yang menjadi alasannya adalah, mereka merupakan lini depan dari PKH yang perlu tahu serta paham terkait batasan jumlah bantuan yang diterimakan dari penerima program ini.
Khofifah juga menyebutkan bahwa masih ada banyak kendala pada beberapa daerah sehubungan dengan pendataan dari penerima KPS, diantaranya adalah di kawasan Medan, Surabaya, Banyuwangi serta Jakarta. Kendala yang dihadapi ini semisal banyaknya yang tak memegang kartu, hak tak diterima penuh, penerima raskin di bawah 15 liter dan masih ada juga istilah “bagito” atau dibagi rata. “Bermacam kendala ini, perlu segera mendapat perhatian serius oleh pelaksana juga pihak terkait lapangan supaya warga miskin dapat segera menerima hak-haknya,” tegas Khofifah.

Seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa, Kementerian Sosial juga mengadakan Konferensi Nasional Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial III, pada Selasa (25/11/2014). Konferensi ini bertema “Mewujudkan Kebijakan Kesejahteraan Sosial Berbasis Riset”. “Konferensi kali ini menunjukan laporan terkait hasil penelitian 3 tahun. Hasil dari penelitian ini akan dipakai menjadi penentu kebijakan,” terang Mudjiadi selaku Ketua Pelaksana Konferensi, ketika ditemui dari Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemensos, Jl. Marga Guna Raya, Jaksel, hari Selasa.