Berita Nasional – Jokowi Prihatin Menterinya Saling Sindir di Ruang Publik
2 min read
Presiden Joko Widodo memberikan ultimatum bagi para menteri di Kabinet Kerja agar tak lagi meributkan soal masa depan pengembangan blok Masela di ruang publik, utamanya pada media sosial. Presiden mengatakan bahwa sikap beda pendapat serta saling kritik dari sejumlah menteri akhir-akhir ini sudah tak dapat ditoleransi dan segera dijadikan bahan evaluasi kinerja personal.
Johan Budi selaku juru bicara Presiden mengatakan bahwa Jokowi mengutarakan keprihatinannya atas sejumlah peristiwa yang belakangan ini terjadi, di mana sejumlah menteri seakan saling serang di ruang publik. “Tentu saja Presiden tak senang atas situasi seperti itu. Kembali, beliau tegaskan pada para menteri supaya tolong ini segera dihentikan,” ujar Johan Budi dari Kantor Staf Presiden, Rabu (2/3).
Dikabarkan sebelmnya, lewat akun Twitter-nya, Rizal Ramli selaku Menko Kemaritiman melepar sindiran terhadap pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said tentang adanya upaya oknum tertentu yang ingin mengganti investor di blok Masela. “Walah walah.. Kok sibuk analisa kelakuan sendiri.. Lucu deh,” dituliskan Rizal pada status Twitternya. Bahkan Rizal juga sempat melengkapi cuitannya itu dengan meme Menteri ESDM tengah menutupi mulut dengan tangan dan di bagian kiri ada tangan-tangan yang menunjuk pada Sudirman Said.
Perseteruan kedua menteri tentang penetapan skema pengembangan blok gas Masela juga memunculkan respons negatif sejumlah pihak termasuk halnya masyarakat di Kepulauan Tanimbar, Prov Maluku. Johanis Malindir selaku Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) Daerah Tanimbar mengatakan bahwa polemik diantara Menteri ESDM dengan Menko Kemaritiman dinilai tidak menyentuh subtansi utama keberadaan megaproyek regasifikasi Gas Alam Cair (LNG) Masela untuk masyarakat Maluku dan di sekitarnya.
“Mau di darat ataupun di laut silakan. Hanya saja yang jadi catatan, apa yang masyarakat Tanimbar dapatkan? Tolong sudahi polemik ini serta lebih fokus ke masyarakat,” kata Johanis ketika dijumpai dari Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), hari Rabu (2/3). Seperti yang diketahui bahwa Presiden Jokowi masih menggantung persetujuan terhadap skema pengembangan fasilitas regasifikasi Gas Alam cair. Dan saat ini ada 2 pilihan yang tersedia, yakni di darat serta di laut.
