Berita Nasional – Gafatar Bercita-Cita Bangun Kota Mandiri
2 min read
Seperti yang diberitakan bahwa Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) adalah suatu gabungan dari banyak organisasi diantaranya NII (Negara Islam Indonesia), Isa Bugis, Lembaga Kerasulan, Alqiadah Al Islamiyah serta Komar (Komunitas Millah Abraham). Menggunakan kamuflase sebagai aksi sosial, mereka pun sukses merekrut anggota dalam jumlah cukup banyak. Bahkan hingga hari ini, sebanyak 78 laporan orang hilang diduga terkait Gafatar didata oleh Polda DIY.
Gafatar bahkan memiliki hibah lahan seluas 5.000 hektare di wilayah Kalimantan dan segera membangun sebuah kota mandiri. “Gafatar berkembang dengan cukup besar, mereka bahkan mendapat hibah tanah di daerah Kalimantan sekitar 5.000 hektar dan direncanakan bagi 5.000 Kepala Keluarga dimana ingin mereka klaim sebagai sebuah kota mandiri,” sebut Ken Setiawan (40), pendiri NII Crisis Center ketika berbincang belum lama ini. Ia mengatakan bahwa hibah lahan seluas 5.000 hektar itu diperoleh dari kepala suku yang ada di Kalimantan. Malah lahan itu masih terus dikembangkan dan makin luas. “Saat ini bahkan sudah terbagi daerah khusus, misalnya orang asal Jogja, di situ semua adalah orang Jogja, kalau dari Bandung semua pun asal Bandung,” bebernya.
Ia juga mengungkapkan bahwa ia sempat dibuat kaget ketika mendengar bahwa Gafatar mengadakan acara bertaraf nasional di Balai Sudirman serta menyatakan tak takut bila mereka ditolak di tanah Jawa maupun daerah lain Indonesia. “Waktu ada acara nasional di Balai Sudirman, saya sempat kaget sebab mereka mengatakan meskipun kita ditolak di wilayah Jawa, dan daerah lain di Indonesia, kita tak takut, kita angkat kaki sebab kita juga sudah memiliki kota mandiri yang sudah siap menampung orang yang memiliki pemikiran untuk berubah ketimbang kita hidup dalam negara yang carut marut dan Undang-Undang yang tak jelas sedangkan rakyatnya masih bermasalah dengan hukum,” kata dia.
Ken juga menjelaskan bahwa Gafatar bisa mempersiapkan segala sesuatu itu berangkat dari rasa kecewa kepada pemerintah. “Mereka adalah orang-orang yang merasa kecewa, kecewa terhadap hukum, makanya mereka pun menyiapkan orang hukum, mereka merasa kecewa terhadap kesejahteraan, lalu menyiapkan pola kesejahteraan,” paparnya.
