Berita Nasional – 2014, Trend Pencegahan Korupsi Naik

Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa tak hanya pada penindakan yang akan terus naik hingga pertengahan 2014 ini, namun juga pada kinerja bidang pencegahan yang juga terus mengalami peningkatan. Menurut pernyataan dari Adnan Pandu Praja selaku Wakil Ketua KPK, bahwa peningkatan kinerja pencegahan nampak pada kunjungan dan pembuatan pakta integritas sejumlah 10 provinsi yang ada di Indonesia.

“Untuk pencegahan klimaksnya adalah pada tahun ini. Utamanya pada program korsup (koordinasi supervisi) untuk minerba. Pada tahun yang lalu, kita lakukan tanda tangan kesepakatan bersama 12 Kementerian serta Lembaga. Pada tahun ini, kami kunjungi 10 provinsi,” ujar Adnan pada gelar lokakarya media dari Cisarua, Bogor. Berdasarkan hasil dari itu semua, lanjut Adnan, salah satu di antaranya yaitu sejumlah 300 usaha tambang yang dicabut izinnya dari beberapa Bupati maupun Wali Kota.

Adnan juga mengungkapkan bahwa sektor minerba juga menjadi konsentrasi dari KPK sebab pendapatan dari minerba pada 2014 ini mencapai Rp 12 triliun. Maka dari itu, program itu akan terus dikawal, dilanjut Adnan. Di awal 2014, pihak KPK meminta pihak BPK serta BPKP melaksanakan audit pada sejumlah perusahaan tambang kelas besar demi mengetahui adanya penyimpangan sehubungan izin usaha dan pembayaran pada negara.

Ini dilakukan sebab berdasar penelitian, ditemukan adanya potensi kerugian negara pada sektor batubara hingga USD 1,224 miliar serta USD 25 juta pada sektor mineral. Dari hasil audit tim Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN) didapati pada 2003 hingga 2011, terdapat Rp 6,7 triliun kurangan pembayaran perusahaan kepada negara pada sektor minerba.

Maka dari itu, pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendapati potensi dari kerugian negara oleh penyimpangan sehubungan dengan ekspor batubara menembus angka Rp 14,3 triliun. Potensi dari kerugian ini terjadi lantaran ketidaktegasan dari implementasi peraturan sehubungan dengan minerba. Terbukti dari, adanya perusahaan batubara yang setor pada negara tak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan. Hasilnya, cuma bayar separuh saja dari yang harusnya disetor pada negara sehingga tiap tahun kurang bayar mencapai USD 169 juta.