Berita Lokal Terpopuler – Diincar Ahok, Kepala SMAN 3 Setiabudi Membela Diri

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Retno Listyarti selaku Kepala SMA Negeri 3 Jakarta Selatan menyatakan dirinya siap dipecat dari posisinya. Akan tetapi, ia minta agar pemecatannya tersebut berdasar pada peraturan, bukannya perasaan. “Silakan memecat dan mencopot saya, tidak ada masalah, saya malah bersyukur,” ujar Retno ketika dihubungi wartawan, pada Minggu (19/4/2015) malam.

Retno juga menjelaskan bahwa, secara administrasi negara, proses pemecatan maupun pencopotan perlu didasarkan pada aturan. Umumnya pada aturan itu dinayatakan pada poin menimbangnya.  Selain dari itu, Retno pun juga meminta agar Gubernur maupun Kepala Dinas Pendidikan DKI mematuhi prosedur pemeriksaan yang sesuai terhadap peraturan yang berlaku. Ini artinya, diberikan kesempatan bagi Retno dalam menjelaskan perihal yang telah ia lakukan hingga dinyatakan bersalah.

“Harusnya, saya juga diberikan ruang untuk pembelaan diri. Maka dari itu, jika kesalahan saya telah dibuktikan menggunakan aturan, dimana berarti bicara tentang ketentuan yang telah dilanggar dengan sanksinya. Maka silakan beri sanksi kepada saya,” tantang Retno. Retno juga menegaskan bahwa, ia siap untuk menerima sanksi berupa apapun itu asalkan prosesnya adil serta sesuai terhadap ketentuan.

Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama memerintahkan kepada Dinas Pendidikan DKI agar memberi sanksi pada Retno Listyarti usai diketahui keluyuran sementara SMAN 3 sedang melaksanakan ujian nasional (UN), pada Selasa (14/4/2015) yang lalu. Pada saat itu, Retno mengunjungi SMAN 2, Olimo, di Jakarta Barat, yang tengah ditinjau Presiden Joko Widodo, Basuki, serta Mendikbud Anies Baswedan.

Basuki mengatakan bahwa perilaku Retno yang lebih memilih diwawancara salah satu TV swasta daripada mendampingi muridnya melaksanakan UN merupakan sebuah kesalahan besar. Lain pihak, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) DKI Jakarta juga mendukung Ahok untuk mencopot Retno Listiyarti dari posisinya. PGRI menilai bahwa langkah ini harus dilakukan supaya kelak tidak terjadi hal yang serupa. “Ketegasan gubernur pastilah beralasan. Maka ke depan tak ada lagi kepala sekolah yang lakukan tindakan serupa,” terang Hasman Arsyad, Wakil Ketua PGRI DKI Jakarta dalam keterangan tertulis, pada Senin (20/4/2015).