Berita Internasional – Tersandung Skandal, Menteri Yuko Obuchi Mundur
2 min read
Yuko Obuchi, selaku Menteri Perdagangan dan Perindustrian Jepang, menyerahkan surat pengunduran dirinya pada beberapa hari usai adanya laporan dari pihak media yang menyebutkan bahwa aliran dana politik dipakai guna membeli tiket teater serta barang pada perusahaan milik adiknya. Obuchi mengantar surat pengunduran diri itu secara langsung pada kantor Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, di hari Senin (20/10/2014) pagi pada waktu setempat. Kemudian tak berapa lama, Obuchi pun meninggalkan kantor perdana menteri tersebut tanpa memberi komentar pada wartawan sedikitpun.
Di usai 40 tahun ini, Obuchi merupakan menteri termuda pada kabinet, sekaligus juga menjadi perempuan pertama yang telah diangkat menjadi orang nomor satu di dalam Kementerian Ekonomi, Perdagangan, serta Perindustrian Jepang. Terkait dengan adanya dasar tersebut, beberapa analis memperkirakan bahwa putri dari mantan Perdana Menteri, Keizo Obuchi ini ada potensi guna jadi perdana menteri perempuan yang pertama di Jepang di masa depan. Akan tetapi, barulah 6 pekan saja bekerja, ia harus meminta maaf terkait adanya tuduhan yang keluar pada laporan NHK yang mengatakan bahwa 2 kelompok politik yang menjadi afiliasinya telah menghabiskan sekitar 43 juta yen yang setara dengan Rp 4,8 miliar guna membeli tiket pertunjukan teater diantara tahun 2009 sampai dengan 2011. Lebih jauh, kelompok tersebut tak mempunyai bukti pembayaran di tahun 2012.
Diketahui pula secara terpisah, yang masih berdasar pada laporan NHK, ada suatu kelompok politik yang juga menjadi pendukung Obuchi dilaporkan membeli sejumlah barang-barang yang ditaksir bernilai 3,8 juta yen setara Rp 428,4 juta pada perusahaan yang telah dikelola oleh adik perempuan serta kakak iparnya di tahun 2008-2012. Pada parlemen, Obuchi mengakui bahwa ia yakin kepada para pendukungnya sudah membayar karcis pertunjukan teater tersebut dengan menggunakan uang milik mereka sendiri. Akan tetapi, Obuchi menyadari akan terjadi suatu pelanggaran hukum apabila memang kelompok pendukungnya tersebut melakukan suatu pembayaran dengan jumlah besar. “Saya rasa ketidakacuhan bukanlah alasan,” katanya di hari Jumat (17/10/2014)
