Berita Internasional Terkini – PBB Akan Ajukan Korut Pada Mahkamah Kriminal
2 min read
Majelis Umum pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memutuskan lewat jalan pemungutan suara demi mengajukan pihak Korea Utara kepada Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) terkait kejahatan kemanusiaan. Keputusan dari Majelis Umum PBB tersebut didukung oleh 116 delegasi negara. Sementara sejumlah 20 delegasi menolak serta 50 sisianya abstain. Untuk penyusunan draf dari resolusi PBB terkait Korut tersebut segera dibahas di hari Senin (22/12) nanti, tetapi diperkirakan segera mendapat tentangan pihak Cina serta Rusia. Sementara pihak Korut mengatakan bahwa putusan dari Majelis Umum PBB tersebut merupakan produk plot serta bermuatan konfrontasi politik. Perwakilan Korea Utara pada Dewan HAM PBB Jenewa menyebut bahwa hal tersebut merupakan rencana politis demi meningkatkan adanya tekanan internasional.
Keputusan dari Majelis Umum PBB tersebut diambil sebulan usai Komite HAM PBB meminta kepada Dewan Keamanan agar membawa Korea Utara pada ICC. Usulan yang memuat dugaan pelanggaran kemanusiaan tersebut didasari laporan PBB di bulan Februari dan menyebut bahwa Korut sudah lakukan kekejaman. Laporan menyatakan bahwa setiap nama yang telah lakukan pelanggaran politik “dihilangkan” pada kamp penjara. Mereka pun juga “kelaparan, disiksa,dipaksa jadi budak, diperkosa, serta dilarang mempunyai anak.” Kasus tersebut diantaranya termasuk kisah seorang perempuan yang telah dipaksa untuk menenggelamkan bayinya, kemudian anak yang terlahir dalam penjara lelau dibiarkan kelaparan, juga sebuah keluarga yang harus disiksa usai mereka menonton film asing.
Michael Kirby selaku ketua dari komisi penyelidikan menjelaskan bahwa pengadilan internasional adalah jalan yang terpenting demi membela hak asasi manusia. “Pengadilan Kriminal Internasional dapat memproses dugaan tersebut apabila menerima rujukan yang datang dari Dewan Keamanan,” terangnya. Tindakan ini bermula pada saat tingginya level ketegangan pada Semenanjung Korea. Adanya latihan perang berskala besar yang dilakukan di kedua negara, selain itu Korea Utara juga mengancam segera membalas sanksi dari PBB atas program nuklirnya. Pada masa yang lalu, AS tak dapat banyak memberi tekanan pada catatan hak asasi di Korea Utara, sebab merasa khawatir bahwa inisiatif tersebut dapat membuat negara tersebut menjadi bungkam serta menghancurkan setiap upaya negosiasi terkait program persenjataannya.
