Berita Internasional – PBB: Eksekusi Ulama Syiah Tak Sesuai Hukum Internasional

Pelaksanaan eksekusi mati terhadap seorang ulama terkemuka Syiah yang dilakukan Arab Saudi berujung kecaman dari berbagai pihak. Zeid Ra’ad Al-Hussein selaku Komisioner Tinggi PBB Urusan HAM mengecam eksekusi itu sebagai bentuk “perkembangan yang kian merisaukan”. Pasalnya ulama ini tak melakukan kejahatan serius sesuai hdalam ukum internasional.

“Kategori dari kejahatan paling serius, dimana hukuman mati diperbolehkan, secara konsisten sudah diinterpretasikan pada mekanisme HAM dimana terbatas dalam pembunuhan serta bentuk lain dari pembunuhan disengaja,” sebut al-Hussein yang dilansir oleh Press TV, Senin (4/1/2016). Ia juga menekankan bahwa hukuman mati hanya dapat dijatuhkan setelah peradilan yang seadil-adilnya serta diikuti transparansi dalam proses itu.

Dia menolak vonis mati berbekal pengakuan dari penyiksaan maupun perlakuan buruk, maupun proses persidangan yang tak memenuhi standar internasional. “Penerapan hukuman mati dengan kondisi semacam ini tidak dapat diterima,” sambungnya. Selain itu, ia juga menyerukan Saudi agar melakukan moratorium atas seluruh eksekusi mati.

Ulama Syiah terkenal, Nimr al-Nimr dihukum mati Arab Saudi bersama dengan 46 orang lainnya di hari Sabtu, 26 Desember 2015 yang lalu. Seperti dimuat kantor berita resmi Saudi, SPA serta dilansir oleh AFP pada Sabtu (2/1/2016), pihak Kemdagri Saudi menyatakan bahwa 47 orang yang akan dihukum mati ini terbukti sah mengadopsi ideologi radikal “takfiri”, serta bergabung bersama organisasi teroris juga melakukan bermacam plot kejahatan.

Eksekusi mati ini lalu mendapat kecaman dari banyak pihak, utamanya negara mayoritas Syiah yang ada di Timur Tengah. Bahkan warga Iran yang merasa geram atas eksekusi itu, merusak Kantor Kedutaan Besar Saudi hingga mendorong Saudi memutuskan hubungan diplomatik bersama Iran.

Di lain sisi, Dewan Kerja Sama Negara Teluk (GCC) serta Liga Arab menyatakan dukungannya pada Arab Saudi demi memerangi terorisme. Pihak GCC melalui sekretarisnya, Abdullatif al-Zayani juga menuding bahwa Iran-lah sebagai pihak bertanggung jawab. Al Arabiya melansir bahwa pernyataan ini keluar pasca warga Iran melakukan protes besar-besaran terhadap kantor Kedutaan Arab Saudi di Iran.