Berita Caleg – Klaim Suaranya Hilang, Caleg Dari Partai Gerindra Menghancurkan Kantor PPK
2 min read
Seorang caleg DPRD Kab. Karawang, Jawa Barat, dari Partai Gerinda bersama dengan para pendukungnya mengamuk di kantor Panitia Pemilihan Kec. Rengasdengklok, Selasa, 15 April 2014.
Caleg Partai Gerindra yang berasal dari Dapil II bernama Enin Saputra tersebut datang ke kantor Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK bersama dengan para pendukungnya dengan marah – marah kemudian merusak kantor PPK didaerah tersebut.
Enin bersama dengan para pendukung melakukan aksi perusakan tersebut lantaran kecewa atas hilangnya sekitar 1600 suara yang telah dia peroleh ketika pemungutan suara Pemilu Legislatif yang diselenggarakan pada 9 April 2014 lalu.
“Saya heran, mengapa perolehan suara yang saya dapatkan menghilang. Tidak tanggung – tanggung, suara yang telah hilang mencapai 1600 suara. Saya mencurigai jika ada permainan ketika pengambilan suara untuk dapat memenangkan caleg yang lain.”ujar Enin di Karawang, Selasa 15 April 2014 seperti yang telah dikutip dari antara.
Dia mengatakan, sesuai dengan laporan yang dia dapatkan dari beberapa saksi yang telah dia sebar diseluruh TPS atau Tempat Pemungutan Suara di Dapilnya, perolehan suara yang dia dapatkan sampai 2503 suara. Tetapi, yang tercantum di formuli C-I hanya tercatat sebesar 1092 suara saja.
Kondisi tersebut membuat dirinya sedikit curiga telah terjadi sebuah permainan untuk dapat memenangkan salah satu Calon Legislatif lain dari partai politik yang sama dengannya.
Atas kejadian amukan Calon Legislatif dan juga para pendukunnya tersebut, kantor PPK Rengasdengklok mengalami kerusakan. Beberapa kotak suara serta kursi yang terdapat pada kantor tersebut rusak parah.
Begitu juga dengan kaca – kaca yang ada di kantor PPK Rengasdengklok tersebut juga pecah karena diamuk oleh para pendukung Calon Legislatif yang diusung oleh Partai Gerindra itu.
Ketua PPK Rengasdengklok, Juanda sangat menyesalkan kejadian yang tengah dialami oleh seorang Calon Legislatif dan juga para pendukungnya tersebut. Padahal seharusnya, permasalahan mengenai suara seharusnya dapat diselesaikan di tingkat Partai Politik dengan para saksi dan juga para pengurus Partai Politik atau Parpol yang bersangkutan.
