Politik Terkini – Samad Tersangka, PDIP Suruh Jokowi Cari Plt Ketua KPK

Diketahui bahwa Ketua KPK, Abraham Samad telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pemalsuan dokumen dimana diduga terjadi pada tahun 2007 silam. Pihak PDIP kemudian mendesak supaya Presiden Jokowi lekas menunjuk Plt untuk posisi Ketua KPK. “Maka sudah seharusnya bagi Presiden untuk segera mengeluarkan Kepp‎res dan menetapkan siapakah yang ditunjuk sebagai Plt,” terang politikus senior dari PDIP, Pramono Anung dari Gedung DPR, kawasan Senayan, Jakarta, pada hari Selasa (17/2/2015).

Selain itu, Pramono juga menyatakan keadaan saat ini yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, sebab KPK juga harus tetap melaksanakan tugasnya dalam memberantas korupsi. Untuk saat ini, Indonesia tetap membutuh keberadaan KPK. “Jika dibiarkan terlalu lama, yang kasihan adalah bangsa ini,” ujar Pramono. Memang KPK tidak boleh dibiarkan ‎alami kekosongan posisi pimpinan. Samad pun diminta untuk melaksanakan proses hukum yang sedang membelitnya saat ini. “‎Maka saya pun tak mau berpolemik atas persoalan penegakan hukum. Yang termasuk saya sendiri, jika ada masalah hukum, kita pun harus sanggup mempertanggung jawabkan hal itu,” kata Pramono.‎

Sementara itu, usai menetapkan Abraham Samad menjadi tersangka, pihak Polda Sulselbar segera menerbitkan panggilan pemeriksaan. Samad sudah menerima panggilan serta siap untuk diperiksa 20 Februari nanti. “Sudah (menerima panggilan), kemarin saya gak perhatikan tetapi sudah ada saat dibuatkan surat kuasa. Dan hari ini akan saya teliiti kembali,” terang Nursyahbani Katjasoengkana selaku kuasa hukum Samad, di kantor KPK, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, hari Selasa (17/2/2015).

Nursyahbani juga menegaskan bahwa Samad pasti menaati jalannya proses hukum. Sang Ketua KPK tersebut juga siap memenuhi panggilan dari pihak Polda Sulselbar. “Kita taat hukum,” katanya. Terkait substansi kasus tersebut, Nursyahbani masih belum mengetahui pasal apa saja yang dikenakan terhadap Samad. Tetapi untuk konstruksi dari kasus ini sendiri dianggapnya lebih sederhana serta pekat aroma politis. “Untuk segi kasusnya, gak terlalu rumit tetapi ini adalah bagian politisasi serta kriminalisasi kepada pimpinan KPK, jika BW kan sehubungan kriminalisasi kepada karir advokat, itu beda dari kualitas tuduhan ‎,” kata Nursyahbani.