Politik Terhangat – Mendagri Tak Halangi Ahok Lapor Dan Hak Angket DPRD
2 min read
Seperti yang diketahui bahwa Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok telah melaporkan dugaan terkait adanya dana siluman pada RAPBD pada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan dari Ahok sehubungan dengan dugaan adanya penyelewengan RAPBD DKI tersebut dilakukan usai DPRD DKI Jakarta hendak ajukan hak angket mereka. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pun mengatakan bahwa pihaknya sudah berdialog bersama Wagub DKI, Djarot Saiful Hidayat serta Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edhi Marsudhi. Akan tetapi, sampai dengan saat ini dia mengaku masih belum mendapatkan sebuah simpulan apapun. Permasalahan ini sepertinya sangat pelik untuk diselesaikan.
Pihak Kementerian Dalam Negeri sendiri, menurut penuturan Tjahjo berkeinginan untuk menuntaskan persoalan yang menyangkut RAPBD DKI tersebut. Tujuannya adalah supaya segala program pembangunan serta pembiayaan di wilayah DKI tidak menjadi terganggu. Diharapkan pada tanggal 8 Maret nanti, polemik tersebut sudah bisa diselesaikan. Terkait hak angket dari pihak DPRD DKI, pihaknya pun menyatakan tak akan ikut campur. Sama halnya, Mendagri pun juga mempersilahkan kepada Ahok untuk melaporkan pada KPK sehubungan dengan dugaan adanya dana siluman tersebut. Atas proses hukum yang akan dilakukan oleh pihak KPK, kelak dapat terbongkar siapa yang sudah berani memainkan adanya dugaan dana siluman itu.
“Kami meminta kepada KPK agar secepatnya dalam memproses. Maka tidak akan ada friksi diantara DPRD bersama Gubernur. Maka dari itu, keputusan politik terhadap pembangunan di daerah yang berkaitan terhadap APBD, Perda-perda pun dapat segera berjalan,” terang Tjahjo Kumolo setelah membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah(Musrembang) DIY dari hotel Inna Garuda Yogyakarta, pada hari Senin(2/3/2015). Selain itu, Mendagri pun minta pada Ketua DPRD DKI, supaya sidang angket dapat dilakukan secara terbuka serta masyarakat dapat mengikuti. Terkait apa saja yang dibahas pada hak angket pun juga harus dilakukan secara terbuka. Dalam proses itu, kelak dapat diketahui benarkah yang didugakan DPRD itu. Lalu apa benar segala yang diduga Gubernur DKI sehubungan dana siluman.
