Politik Terhangat – Fahri Hamzah: Kebijakan Jokowi Tidak Substansial
2 min read
Fahri Hamzah yang merupakan Wakil Ketua DPR menyayangkan adanya beberapa kebijakan dari pemerintah yang dinilainya tidak substansial. Fahri mengatakan bahwa inilah mengapa pihak DPR serta Koalisi Merah Putih masih terus mengkritisi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Fahri pun sempat menyebutkan beberapa kebijakan yang dinilainya tak substansial tersebut, semisal kewajiban untuk hidangkan ubi serta singkong rebus pada tiap acara kementerian/lembaga, juga kewajiban untuk minum jamu tiap Jumat bagi para PNS pada tingkat kementerian/lembaga, bahkan adanya wacana untuk menjual Gedung Kementerian BUMN. Lalu Fahri menganggap bahwa kebijakan tersebut tak dapat membawa manfaat bagi masyarakat.
“Hanya masalah singkong rebus, meminum jamu, menjual gedung BUMN, mana manfaatnya buat rakyat? Gak ada,” tegas Fahri, dari Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, hari Jumat (19/12/2014). Sosok Wakil Sekretaris Jenderal pada PKS tersebut juga melanjutkan bahwa ada sangat banyak pemilih Jokowi, apalagi para pemilih berusia muda, yang masih menunggu adanya realisasi dari revolusi mental. Sebab menggaungkan tentang revolusi mental inilah, terang Fahri, Jokowi mendapatkan banyak dukungan pemilih pemula. “Jokowi saat kampanye kan selalu bilang tentang revolusi mental. Lalu anak-anak muda pun sangat excited, lalu kita menunggu mana bukti dari revolusi mental tersebut, yang ada cuma singkong rebus,” katanya.
Fahri juga menilai bahwa adalah kewajiban DPR serta KMP guna mengawasi serta menggenjot kinerja dari pemerintahan. Ia kemudian menilai bahwa kritik serta pengawasan terhadap pemerintah amat diperlukan demi mewujudkan pemerintahan dengan manfaat besar untuk masyarakat. “Makanya, kita harus ingatkan selalu pemerintah. Semoga saja ada perbaikan,” katanya. Sebelumnya, ia juga sempat membahas soal Menteri BUMN, Rini Soemarno yang salah kaprah untuk memahami konsep efisiensi dan akan menjual Gedung BUMN. Menurut pengamatan Fahri, Rini tak harus menjual Gedung BUMN tersebut, namun cukup dengan menyerahkan gedung itu guna mengganti pembangunan gedung yang lain dimana dana pembuatannya termasuk pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). “Harusnya cara dia untuk menghemat anggaran adalah mencoret 1 pembangunan gedung dalam APBN, kemudian suruh buat pindah ke Gedung BUMN itu,” terang Fahri, dari Kompleks Parlemen, Jakarta, pada hari Kamis (18/12/2014).
