Nasional Terhangat – Serangan Ke KPK Berlanjut, Setelah Adnan Pandu Praja, Samad Selanjutnya
2 min read
Usai Bambang Widjajanto, Wakil Ketua KPK, kemudian giliran bagi Wakil KPK yang lain, Adnan Pandu Pradja dilaporkan pada Bareskrim Mabes Polri. Kali ini, Adnan terlapor sehubungan masalah pencurian saham. Pantuan pada lokasi, di Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, pada Sabtu (24/1/2015), dua pengacara yang hendak laporkan Adnan datang di kantor Bareskrim. Mereka mengatakan hendak laporkan Adnan terkait kasus PT Desy Timber, Berau Kaltim. “Kami mau melaporkan sehungan kasus perampokan saham,” kata Mukhlis dari Bareskrim Polri. Mukhlis tak berkenan menjelaskan panjang terkait kasus itu. “Nanti dulu ya ini dilaporin dulu, dan dilihat saja dulu,” terang Mukhlis. Kemudian Mukhlis bersama seorang temannya masuk ke dalam Bareskrim. Berdasar informasi, untuk kasus yang dilaporkan tersebut adalah kasus tahun 2006 silam.
Dari sisi yang lain, Hazrul Halili, Direktur Eksekutif Pukat (Pusat Kajian Anti Korupsi) UGM menerima informasi bahwa setelah Bambang Widjojanto, untuk target yang selanjutnya yang endak di kriminalisasi ialah Ketua KPK, yaitu Abraham Samad. Menurut keterangannya, informasi itu elah menyebar pada sejumlah kalangan yang merupakan aktivis anti korupsi. “Informasi yang sudah menyebar adalah, usai BW, untuk target yang selanjutnya ialah Abraham Samad,” terangnya setelah aksi dukungan kepada KPK berlokasi di depan Polda DIY, pada hari Sabtu (24/1).
Informasi itu menurutnya makin mempertegas apa yang tengah terjadi terhadap KPK. “Yang terjadi ialah ada upaya pelemahan kepada KPK. Jika para pimpinan KPK cuma tinggal dua, lalu apa mungkin untuk mengambil keputusan? Dimana pimpinan KPK adalah kolektif kolegial. Inilah yang namanya penegakan hukum kepada pemberantasan korupsi,” katanya. Pada situasi yang krisis ini, ia meminta kepada Presiden Jokowi agar menegaskan keberpihakannya pada pemberantasan korupsi. Sebab dia menilai bahwa pernyataan dari Jokowi pada konferensi pers hari Jumat (23/1) lalu menunjukkan adanya keberpihakan Jokowi kepada pemberantasan korupsi sudah mulai hilang. “Dia pun harus menegaskan lagi posisi dari keberpihakannya. Bila tidak, ini akan menjadi momok pegiat antikorupsi daerah, yang sekelas KPK saja sanggup dikriminalisasi,” tambahnya.
