Nasional Terhangat – 4 Sehat 5 Sempurna Untuk Selamatkan KPK
2 min read
Diberitakan bahwa Prof Denny Indrayana, eks Wamenkum HAM sempat menyambangi gedung KPK. Pada awak media yang berhasil menemuinya pada halaman gedung tersebut, sosok yang merupakan guru besar hukum tata negara asal UGM tersebut menyampaikan ‘4 sehat 5 sempurna’ sehubungan dengan persoalan yang kini sedang dihadapi oleh pihak KPK. “Saya datang ke sini untuk koordinasi saja,” kata Denny pada halaman kantor KPK, di kawasan Jl Rasuna Said, Jaksel, hari Jumat (20/2/2015).
Dalam kesempatan itu, Denny tidak banyak berkomentar terkait kedatangannya pada hari itu. Namun yang jelas adalah, ia memang telah beberapa kali berusaha untuk menyambangi KPK, semenjak lembaga antikorupsi tersebut terlibat konflik bersama Polri. “Saya juga ada kalau yang di makanan ada, 4 sehat 5 sempurna sehubungan dengan masalah KPK,” kata Denny ketika memulai paparan tentang pendapatnya. Poin yang pertama, Denny berkeinginan agar setiap pihak bisa memastikan putusan dari kasasi sehubungan dengan praperadilan Komjen BG, agar sejalan terhadap semangat antikorupsi. Untuk yang kedua adalah, meminta agar proses kriminalisasi kepada pimpinan serta penyidik KPK segera dihentikan.
“Ketiga, perlu antisipasi Presiden untuk mengajukan calon Kapolri yang tidak memicu kegaduhan terbaru,” kata Denny. Mantan Sekretaris Satgas Mafia Hukum tersebut mengatakan, Presiden dapat menunggu judicial review terkait UU Polri serta TNI yang telah dia ajukan pada MK. Satu dari poin yang telah digugat Denny ialah pasal UU Polri yang mengatakan bahwa calon Kapolri haruslah mendapat persetujuan dari DPR. “Jika gugatan tersebut dikabulkan, Presiden tidak lagi harus meminta persetujuan dari DPR. Namun kita yang serahkan pada hakim MK,” kata Denny.
Keempat adalah meminta kepada semua pihak turut memastikan Perppu Plt Pimpinan KPK tersebut disetujui. Perppu ini akan mendasari pelantikan terhadap Johan Budi, Taufiequrachman Ruki serta Indriyanto Seno Adji menjadi plt untuk pimpinan KPK. “Jika ditolak, pimpinan KPK akan kembali jadi 2 orang saja,” terang Denny. Kelima, Denny mengatakan akan perlunya hak imunitas pada pimpinan KPK. Atas hak tersebut, pimpinan KPK tak dapat dijerat pidana selama ia memimpin lembaga antikorupsi tersebut. Ia bisa ditersangkakan bila purna tugas.
