Nasional Terbaru – Pemerintah Berencana Beli Aset Lapindo?
2 min read
Diberitakan bahwa Jusuf Kalla (JK), Wakil Presiden RI mengaku bahwa ia belum tahu terkait adanya rencana dari pemerintah untuk membeli PT. Minarak Lapindo Jaya. JK mengatakan bahwa hingga sejauh ini masih belum ada pembicaraan terkait pembelian perusahaan yang sudah menyebabkan sebagian kawasan Sidoarjo tersebut terendam lumpur. Kepada para wartawan dari kantor Wakil Presiden RI, yang berlokasi di Jl. Medan Merdeka Utara, Gambir, di Jakarta Pusat, pada hari Selasa (9/12/2014), JK sempat mengatakan bahwa pemerintah juga tak memiliki dana guna membayar kerugian yang diderita warga Sidoarjo, serta sejauh ini tak pernah dibicarakan adanya rencana terkait pengambilalihan kewajiban dari Lapindo pada warga dari pemerintah.
“Saya masih belum tahu itu darimana dananya,” ujarnya. Selain dari itu, apa yang dilakukan oleh Lapindo pada saat ini hanyalah membeli aset-aset milik warga yang telah terdampak lumpur, dalam harga yang tinggi. Sebab sifatnya ialah transaksi serta bukan adanya ganti rugi maka hal ini menurut JK, pemerintah tak dapat mengambilalih. “Jangan lupa bahwa kasus Lapindo ini bukanlah masalah ganti rugi, melainkan jual beli tanah. “Tetapi kalau semburan lumpur tersebut telah berhenti, maka segera saja Lapindo menjadi kaya lagi sebab langsung memiliki seribu hektar lahan,” terangnya.
Kata JK hingga sejauh ini, pihak Lapindo telah membayar kewajibannya mencapai nilai triliunan rupiah pada sebagian dari warga Sidoarjo terdampak oleh lumpur tersebut. Sampai dengan saat ini perusahaan yang merupakan milik Bakrie tersebut masih mempunyai kewajiban kepada warga terdampak, dimana nilainya diketahui mencapai Rp 780 miliar. Seperti yang telah diberitakan sebelumnya bahwa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa pemerintah telah berencana untuk mengambil alih Lapindo tersebut. Maka dari itu, bantuan-bantuan yang mana menjadi hak untuk diberikan kepada warga terdampak bisa lebih lancar untuk didistribusikan. JK pun mengatakan bahwa siapapun boleh untuk berwacana, termasuk halnya Basuki. Tetapi lagi-lagi ia pun menegaskan bahwa sampai dengan kini hal tersebut masih belum ada dibicarakan sama sekali.
