Info Nasional – Perusahaan Percetakan Segera Gugat Anies Baswedan
2 min read
Beberapa perusahaan percetakan dan tergabung pada Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI) segera menempuh jalur hukum sehubungan dengan adanya penerapan terbatas pada Kurikulum 2013 Menteri Kebudayaan Pendidikan Dasar dan Menengah (Menbudikdasmen), Anies Baswedan. “Kami segera menempuh jalur hukum, sehubungan dengan adanya keputusan sepihak ini,” kata Jimmy Juneanto, Ketua Umum PPGI, pada konferensi pers yang digelar di Jakarta, pada hari Senin (8/12/2014). Pihak percetakan telah merasa dirugikan sebab mereka sudah mencetak buku untuk Kurikulum 2013 yang telah sesuai atas pemesanan pihak sekolah. “Kami tak diajak bicara dahulu sebelum Mendikbud, Anies Baswedan putuskan hal ini,” dikeluhkan dia.
Dia pun mengharapkan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mempunayi solusi yang lain untuk mengatasi masalah pencetakan buku tersebut. “Kami harap sebelum kami tempuh jalur hukum ini, pihak Kemdikbud dapat mengajak kami untuk audiensi,” kata dia. Sebelumnya diketahui bahwa pemesanan buku dilaksankan secara langsung oleh pihak sekolah menggunakan e-katalog milik percetakan. Jumlah dari buku yang dipesan sekolah-sekolah di semester 1 tahun ajaran 2014/2015 tercatat mencapai 245 juta eksemplar bernominal Rp 3,1 triliun. Sedangkan pada semester 2, buku dipesan sejumlah 267 juta eksemplar dalam nilai mencapai Rp 1,9 triliun. Penyaluran buku pada semester I telah mencapai 95 persen, sedangkan yang telah dibayar masih 48 persen saja. “Sementara untuk penyaluran buku pada semester II baru mencapai 60 persen, serta belum dibayarkan sama sekali,” terang Jimmy.
Diketahui bahwa PPGI adakan kerja sama dan disaksikan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kontrak tersebut dilakukan dengan katalog Kemendikbud. “Keputusan tersebut amat mendadak serta ini pun menjadi keprihatinan kita serta berharap bisa diselesaikan dengan cara baik-baik,” tegas Jimmy di kawasan Menteng, Jakarta. Jimly pun menuturkan bahwa putusan untuk memberhentikan kurikulum 2013 ini membuat adanya ketidakjelasan nasib dari perusahaan percetakan yang sudah lakukan kerja sama. Sedangkan kontrak pemerintah bersama perusahaan percetakan diketahui akan berjalan sampai dengan Maret 2015 guna mencetak buku di semester kedua.
