Kabar Politik Terhangat – Terkendala Anggaran, Pilkada 184 Daerah Bisa Ditunda

Seperti yang diketahui bahwa Pilkada serentak edisi tahun 2015 segera digelar serentak pada 269 daerah tahapannya secara resmi sudah dimulai. Akan tetapi pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)‎ juga mengatakan bahwa masih terdapat 184 daerah dengan anggarannya yang masih belum cair. “Ada sekitar 85 daerah yang sudah melakukan tanda tangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari jumlah 269 daerah,” ujar Dodi Riyadmaji selaku Kepala Pusat Penerangan Kemendagri pada acara diskusi dari gedung DPR, Jakarta, pada hari Selasa (12/5/2015).

Maka dari itu, masih ada 184 daerah yang masih belum melaksanakan tanda tangan NPHD alias masih belum ada anggaran dalam menggelar Pilkada‎. Selain itu, Dodi juga menjelaskan bahwa satu yang menjadi masalah ialah belum disepakati terkait jumlah anggaran diantara KPU bersama pihak Pemda. ‎”Masalahnya banyak daerah yang untuk menghitung uang yang hendak dihibahkan ini masih ada kekurangan, sebab ada tahapan yang perlu dilakukan KPU guna menfasilitasi kampanye sebab (anggaran) kampanye ditangami KPU, dan bukannya masing-masing membuat sendiri,” terangnya.

Sedangkan dalam Peraturan‎ KPU terkait tahapan, program serta jadwal Pilkada, apbila anggaran Pilkada masih belum cair hingga pembentukan PPK serta PPS tertanggal 18 Mei, tahapan pilkada pada daerah tersebut akan ditunda. “Jika ditunda, maka masalahnya adalah kapan (Pilkada digelar)? Jika menunggu 2017 lama. permasalahannya, pergantian kepemimpinan supaya bergeser akan terjadi perubahan pada penataaan SKPD serta yang selanjutnya,” kata Dodi.

‎Dodi juga menjelaskan bahwa dari pantauan Kemendagri, setiap pemda sejatinya sudah menyiapkan anggaran buat pilkada, hanya saja masih belum ditandatangani oleh NPHD-nya sebab ada masalah jumlah anggaran yang masih belum sepaham bersama KPU. Dodi lalu mendorong supaya Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri bisa memantau seluruh Pemda demi memastikan anggaran seluruh daerah cair mendekati tanggal 18 Mei, maka tidak ada daerah yang perlu ditunda.

‎”Untuk Dirjen Keuangan Daerah supaya tempatkan orang di daerah guna mengikuti perkembangan setiap hari hingga NPHD bisa terealisasi. Saya sudah bilang sama Dirjen Keuangan Daerah agar diawasi betul daerah agar tak terlalu mepet bagi daerah menanda tangani NPHD,” kata Dodi.