Kabar Politik – Elektabilitas Jokowi Turun
2 min read
Aroma ketidak beresan dalam hal pengadaan busway rusak yang dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta dari Negeri Tirai Bambu, Cina ternyata mempunyai dampak penilaian para masyarakat terhadap Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Akibat hal tersebut, elektabilitas mantan Walikota Solo sebagai salah satu kandidat kuat Presiden 2014 pada gelaran Pemilu April 2014 nanti menurun sangat drastis.
Irwan Suharno selaku Direktur Eksekutif Indonesia Network Election Survei atau INES mengatakan, turunnya tingkat kepercayaan warga terhadap Jokowi dikarenakan mantan Walikota Solo itu tidak sanggup menuntuaskan permasalahan yang terjadi di ibukota selama ini.
“Kekecewaan para warga terhadap Gubernur DKI Jakarta sebab diawal kampanye dirinya menjanjikan permasalahan anggaran dengan transparan, tetapi usai duduk dikursi Gubernur, anggaran tersebut tidak bisa menjawab permasalahan yang tengah dialami oleh masyarakat.”ujar Irwan, Kamis 20 Februari 2014.
Hal tersebut diungkap dalam hasil rilis INES ( Indonesia Network Election Survei ) tentang survei elektabilitas partai politik dan calon presiden jelang Pemilu 2014 dengan tema “Siapa Yang Menabur Akan Menuai” yang digelar di WHIZ Hotel, Jln Cikini Raya No. 6, Jakarta Pusat.
Namun Irwan beranggapan, meskipun masalah banjir yang dialami oleh ibukota juga membuat elektabilitias Kader PDIP tersebut. Selain turunya elektabilitas Jokowi, hal ini juga tidak luput dari terjadinya konflik internal yang ada pada internal partai yang menjadi kendaraan politiknya.
“Masalah yang lain adalah dalam persoalan internal PDIP yang hingga sekarang masih belum menentukan wakilnya sebagai capres. PDIP yang tidak akan mengusung Joko Widodo sebagai seorang capres tunggal dari PDIP.”
Irwan berkata jika dalam hasil survei tersebut, Elektabilitas Joko Widodo hanya mendapatkan 5,6 % dan sangat turun drastis dari survei sebelumnya elektabilitas meraih 10 %.
Irwan mengatakan, penilaian Joko Widodo yang dianggap tidak bisa mengatasi masalah Ibukota tidak hanya dari para warga Ibukota.
Survei tersebut telah dilakukan di 33 provinsi yang terdapat di Indonesia, pada warga yang telah memiliki hak suara. Dari 8000 sampel, hanya sekitar 7937 sampel yang telah terverifikasi, dengan tingkat kepercayaan 95 %. Responden dipilih dan diwawancarai.
