Kabar Politik – BIN Klarifikasi Soal Isu Penyadapan SBY Dengan Ketua MUI

Isu penyadapan yang lagi jadi topik hangat di Indonesia membuat Badan Intelijen Negara (BIN) angkat bicara menanggapi isu dugaan penyadapan terhadap Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Ma’ruf Amin dengan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut BIN, adanya dugaan dilakukannya penyadapan juga masih belum jelas adanya. Sebab, baik dari pihak Ahok atau Tim penasehatnya hukumnya belum menyebutkan secara tegas daIam bentuk komunikasi secara Iangsung.

“Dari pernyataan ahok dan tim penasehat hukumnya diwaktu persidangan tanggal 31 Januari 2017 terkait adanya informasi, tentang adanya komunikasi antara Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dengan KH Ma’ruf Amin. Belum disebutkan secara tegas apakah daIam bentuk percakapan telepon atau komunikasi verbal secara langsung yang diperolehnya dari penyadapan,” jelas Dawan, Direktur Informasi BIN, seperti yang ditulis di Liputan6.com, Kamis (02/02/2017).

Oleh sebab itu, ia menilai, untuk dugaan penyadapan tersebut menjadi tanggung jawab Ahok dan tim penasehatnya yang kemarin disampaikan kepada MajeIis Hakim di dalam persidangan Selasa, 31 Januari 2017.

“Saudara Basuki Tjahaja Purnama telah menyampaikan permohonan maaf kepada KH. Ma’ruf Amin dan beliaunya sudah menrima dan memberikan maaf. Ahok sendiri juga sudah melakukan klarifikasi bahwa informasi yang dijadikan bukti didalam persidangan adalah berita yang bersumber dari media online Liputan6.com pada tanggal 07 Oktober 2016,” tambah Dawan.

Berdasarkan dari Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2011 adalah tentang Intelijen Negara, ia menjelaskan, bahwa BIN adalah elemen utama di dalam sistem keamanan nasional guna untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan NKRI.

“di dalam menjalankan tugas, fungsi dan perannya, BIN mempunyai kewenangan untuk melakukan penyadapan yang berdasarkan pada peraturan perundang – undangan, dengan selalu menjunjung tinggi nilai – niIai demokrasi serta Hak Asasi Manusia. Akan tetapi dilakukannya penyadapan hanya untuk kepentingan penyeIenggaraan fungsi inteIijen daIam rangka menjaga keutuhan, keselamatan, dan kedaulatan NKRI yang nanti hasilnya juga tidak untuk dipublikasikan atau diberikan kepada pihak tertentu,” tegas Dawan

Terkait dugaan penyadapan SBY dengan KH Ma’ruf Amin, BIN menegaskan bahwa penyadapan tersebut bukan berasal dari BIN.

“Melalui Klarifikasi ini, untuk informasi tentang adanya dugaan komunikasi antara Ketua MUI KH. Ma’ruf Amin dengan Bapak DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono seperti apa yang disampaikan oleh Tim kuasa hukum Bapak Basuki Tjahaja Purnama di dalam persidangan yang berlangsung tanggal 31 Januari 2017, dengan ini BIN menegaskan bahwa informasi itu bukan berasaI dari BIN,” tutup Dawan.