Kabar Internasional – Kelompok Jihadis Tolak Kesepakatan Idlib, Faksi Utama Belum Nyatakan Sikap

Sebuah faksi jihadis di wilayah Idlib di Suriah barat laut telah menolak kesepakatan Turki-Rusia yang mengharuskan pemberontak “radikal” mundur dari zona demiliterisasi. Dan mendesak pemberontak untuk meluncurkan operasi militer baru. Sementara faksi Huras al-Din bukan kelompok militan Islamis utama di Idlib, pernyataannya menunjukkan keberatan yang mungkin mempersulit pelaksanaan perjanjian yang dicapai minggu lalu oleh Rusia dan Turki.

Kelompok jihadis paling berkuasa di barat laut, Tahrir al-Sham, belum menyatakan pendiriannya atas kesepakatan itu, di mana gerilyawan harus mengosongkan zona demiliterisasi pada 15 Oktober. Tahrir al-Sham adalah sebuah koalisi kelompok-kelompok Islam yang didominasi oleh faksi yang sebelumnya dikenal sebagai Front Nusra, yang merupakan sayap resmi jaringan al-Qaeda hingga 2016. Tahrir al-Sham akan bersikap kritis.

Aliansi kelompok pemberontak sekutu Turki, Front Nasional untuk Pembebasan, telah menyatakan “kerjasama lengkap” dengan upaya Turki, tetapi juga mengesampingkan untuk melucuti atau menghasilkan wilayah. Kelompok Huras al-Din dibentuk awal tahun ini oleh kombatan yang berpisah dari Tahrir al-Sham dan Front Nusra ketika memotong hubungan baiknya dengan al Qaeda. Ini termasuk militan asing. Kelompok ini menyatakan perjanjian bagian dari rencana “untuk menghilangkan proyek jihadis” di Levant.

“Kami menyarankan saudara-saudara mujahidin kami di fase yang menentukan dan berbahaya ini … (untuk) memulai operasi militer melawan musuh agama untuk menggagalkan rencana mereka,” katanya dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Sabtu (22/9).

Zona demiliterisasi yang disepakati oleh Turki dan Rusia akan memiliki kedalaman 15 hingga 20 km (10 hingga 12 mil) dan dari perjanjian tersebut sepanjang garis kontak antara pemberontak dan pejuang pemerintah. Ini akan dipatroli rutin oleh pasukan Turki dan Rusia secara bergantian.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa semua senjata berat oposisi, baik mortir, tank dan sistem roket harus dikeluarkan dari zona itu mulai tanggal 10 Oktober. Hampir 3 juta orang tinggal di Idlib, sekitar setengah dari mereka telah mengungsi ke daerah lainnya akibat perang di bagian lain dari Suriah, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memperingatkan bahwa serangan akan menyebabkan bencana kemanusiaan.