Internasional – Warga Thailand Menyetujui RUU dalam Referendum

Referendum yang berlangsung pada hari Minggu kemarin telah menghasilkan keputusan bahwa rakyat Thailand mendukung rencangan konstitusi baru. Dimana telah disodorkan oleh junta militer yang berkuasa semenjak berhasilnya kudeta pada tahun 2014 silam.

Dari 94 persen suara yang masuk, hasil awal yang dirilis oleh komisi pemilihan menunjukkan bahwa 61,4 persen rakyat Thailand telah menyetujui rancangan undang undangan militer, sementara 37,9 persen yang lain menolaknya.

Hasil inimerupakan kemenangan besar bagi Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, yang mengkomandoi aksi kudeta pada mei 2014 yang lalu.

Rancangan Undang Undang  dari junta militer disebut akan mengantarkan Thailand menuju pemilihan umum pada2017 mendatang, namun pemerintahan terpilih yang akan datang harus memerintah dengan haluan dari kubu militer.

Junta militer selaku penguasa saat ini menyebutkan bahwa rancangan konstitusi baru buatan mereka ditujukan untuk menghentikan perpecahan di negeri Gajah Putih itu, yang dalam satu dekade lebih mnyebabkan kerusuhan politik yang tak berujung.

Namun partai partai besar dan pengamat politik beranggapan bahwa RUU yang telah disetujui itu hanya akan membuat Thailand berada di bawah cengkeraman militer dalam jangka waktu yang panjang.

Hasil dari referendum Thailand ini juga  menjadi tamparan bagi klan Shinawatra dan para sekutu mereka. Manta Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra digulingkan pada kudeta 2006 sedangkan adiknya Yingluck digulangkan oleh Prayuth.

Ketua pelaksana Partai Peau yang sempat mengantarkan Yingluck ke kursi perdana menteri, Wirot-Pao, mengatakan bahwa warga Thailand kemungkinan menyetujui RUU militer karena melihatnya sebagai jalan tervepat menuju pemilu mendatang.

“Alasan kebanyakan warga Thailand menyetujui konstitusi karena mereka ingin melihat pemilihan umum secepatnya,” ucap Wirot-Pao. ”Semua pihak sekarang harus membantu negara ini maju.”

Junta militer yang secara formal bernama Dewan Nasional unutk Perdamaian dan Ketertiban (NCPO) melarang debat soal konstitusi serta kampanya mengenai referendum. Pihaknya berwenang telah menahan puluhan orang yang mencoba melakukan kampanye menolak RUU termasuk para politikus dan aktivis mahasiswa.

Selain militer, pasar Thailand juga disebut ikut menyambut hasil referendum ini.

“Hasilnya adalah skenario terbaik kami dan investor harusnya bereaksi positif karena jelas pemilu akan berlangsung tahun depan,” kata Kasen Prunratanamala, Kepala riset di CIMB Securities. “Imvestor asing telah menunggu pemilihan dan bisa berinvestasi lebih sekarang.”