Internasional – Puluhan Orang Tewas Di Republik Demokratik Kongo
2 min read
Milisi di Republik Demokratik Kongo wilayah bagian timur telah menewaskan sedikitnya 34 warga sipil pada akhir pekan kemarin. Pasukan tentara dan aktivis setempat mengatakan bahwa kekerasan tersebut semakin meningkat karena terpicu atas kekhawatiran atas ketidakstabilan politik di negara tersebut.
Serangan tersebut semakin melebar di seluruh negeri dalam sepekan terakhir bersama dengan protes dengan kekerasan atas gegagalan Presiden Joseph Kabila untuk undur dari jabatannya pada akhir masa jabatan kontitusinya pada hari Selasa (20/12) kemarin.
Meskipun masih belum ada kejelasan bahwa semua kekerasan yang terjadi adalah saling berkaitan, para pengamat merasa khawatir bahwa ketidakstabilan politik atas kepemilikan Kabila akan memicu konflik lokal dengan menciptakan longgarnya keamanan.
Aktivis lokal, Innocent gasigwa mengatakan bahwa milisi dari etnis Nande telah menewaskan sedikitnya 13 warga sipil etnis Hutu pada hari Minggu (25/12) di timur kota Nyanzale dengan menggunakan senjata api dan parang dalam serangan balas dendam atas kematian warga sipil Nanda pada pekan lalu.
“Hal ini harus menimbulkan respon untuk terakhir kalinya,” kata Gasigwa, yang mengacu pada serangan pada hari Kamis (22/12) oleh Nyatura, milisi etnis Hutu yang menewaskan sedikitnya 17 warga sipil di sebuah desa di dekatnya. Dia juga mengatakan bahwa dua anggota milisi juga telah tewas dalam serangan tersebut.
Juru bicara militer setempat Kapten Mak Hazukay mengatakan kepada Reuters bahwa pada hari Sabtu (24/12), 21 warga sipil dan empat orang milisi telah tewas dalam sebuah serangan di dekat kota Beni, sekitar 300 kilometer sebelah utara dari Nyanzale.
Ratusan warga sipil telah tewas dalam serangkaian serangan di Beni sejak bulan Oktober 2014 silam. Pihak pemerintah sendiri menyalahkan ADF, kelompok Islamis Uganda meskipun beberapai analisis mengatakan bahwa orang lain yang terlibat dalam serangan tersebut termasuk tentara dari Kongo.
Setidaknya 40 orang telah tewas pada pekan lalu dalam protes terhadap penolakan Kabila untuk mundur pada akhir mandat konstitusionalnya Selasa (20/12) lalu. Pemerintah mengatakan bahwa ia akan tetap berada di kantor kepresidenan hingga pemilihan umum yang telah diatur akan diselenggarakan tahun 2018 mendatang.
