Internasional – Presiden Kongo Akan Picu Perang Saudara

Para pemimpin oposisi telah memperingatkan bahwa Republik Demokratik Kongo akan menghadapi perang saudara jika presiden mereka tidak mengundurkan diri. Situasi politik di negara tersebut tengah berkecamuk di mana pihak oposisi meminta presiden Joseph Kabila untuk melepaskan kekuasaannya dan mundur ketika mandatnya telah berakhir.

Republik Demokratik Kongo (DRC) telah mendapatkan serangan yang terus berulang dari kerusuhan sejak Presiden Kabila mengumumkan bahwa pemilihan umum yang rencananya akan digelar pada bulan ini akan tertunda. Koalisi yang berkausa di negara tersebut dan bagian dari oposisi baru-baru ini telah setuju untuk menunda pemungutan suara hingga April 2018.

Namun, kesepakatan tersebut telah diboikot oleh Rassemblement, kelompok oposisi utama yang mengatakan bahwa hal itu dianggap telah melanggar konstitusi. Otoritas Gereja Kongo yang memilki kekuatan besar di negara tersebut juga menolak kesepakatan tersebut.

Masyarakat internasional telah menyaksikan gejolak yang terus terjadi di negara Afrika bagian tengah tersebut yang terjadi semakin meluas. Jumlah korban tewas dari pihak demonstran dan petugas polisi serta sebuah kantor utama dari partai oposisi telah dirusak parah ditengah aksi penjarahan yang terus meluas selama protes yang terjadi pada bulan September yang lalu.

Para pendukung dari Kabila mengatakan bahwa ada kendala logistik dan keuangan yang diyakini tidak mungkin untuk mengadakan pemilihan umum yang adil seperti yang direncanakan. Para pengamat politik mengatakan bahwa presiden yang akan akan berakhir masa jabatannya di periode kedua pada bulan Desember ini dikatakan sedang mencoba untuk tetap mempertahankan kekuasaannya dengan cara apa pun dengan segala upaya yang memang diperlukan.

“Orang-orang akan mengambil alih. Kabila telah melakukan kudeta terhadap dirinya sendiri dengan menandatangani perjanjian untuk menunda pemilu karena ia membuat sumpah untuk melindungi konstitusi,” kata Etienne Tshisekedi, seorang pemimpin berusia 53 yang berasal dari kelompok Rassemblement dan Partai Union for Democracy and Ssocial Progress.

Valentin Mubake yang merupakan seorang penasihat politik dari Tshisekedi mengatakan bahwa perang sipil adalah konsekuensi yang paling mudah diprediksi sebagai sebuah strategi untuk menunda pemerintah.