Internasional – Pemerintahan Rep. Ceko Bentuk Tim Khusus

Pemerintahan Republik Ceko telah membentuk tim khusus untuk memerangi penyebaran berita palsu  yang berupaya mengatasi kebohongan terutama tentang imigran. Pihak pemerintahan mengkalim bahwa berita-berita palsu tersebut disebarkan melalui situs yang didukung oleh pemerintahan Presiden Rusia, Vladimir Putin.

Unit baru tersebut akan bertujuan untuk menangkal gangguan dalam pemilihan umum yang akan datang di Republik Ceko, yang akan diselenggarakan pada bulan Oktober tahun depan, di tengah bukti polling yang diubah secara online untuk memperngaruhi opini publik dan mengancam untuk mengacaukan sistem demokrasi di negara tersebut, yang didirikan setelah jatuhnya komunisme pada tahun 1989.

Meskipun banyak tautan yang sulit untuk dibuktikan, para pejabat mengatakan bahwa mereka meyakini Kremlin berada di belakang sekitar 40 situs berbahasa Ceko yang menyajikan pandangan radikal, teori konspirasi, dan laporan yang tidak akurat. Para pejabat percaya bahwa tujuan dari situs tersebut adalah untuk mengubah status Republik Ceko yang saat ini sebagai negara dari blok barat.

“Tujuan utama dari propaganda Rusia di Republik Ceko adalah untuk menaburkan keraguan ke dalam pikiran orang-orang bahwa demokrasi adalah sistem terbaik untuk mengatur sebuah negara, untuk membangun citra negatif daru Uni Eripa dan NATO dan untuk mencegah orang dalam berpartisipasi dalam proses demokrasi,” kata Tomas Prouza, seorang sekretaris negara pemerintahan Republik Ceko untuk urusan Eropa yang mengatakan hal tersebut kepada The Guardian.

Unit yang merupakan bagian dari kementerian dalam negeri, Centre Against Terrorism and Hybrid Threats akan memulai operasinya pada tanggal 1 Januari dengan 20 orang spesialis secara penuh. Mereka akan berbasis di gedung yang digunakan sebagai pusat interogasi oleh polisi rahasia ketika rezim komunis selama perang dingin, ketika negara bekas Cekoslowakia masih merupakan sekutu dekat dari Uni Soviet.

Parah tim ahli akan meneliti disinformasi yang menyebar dan berusaha untuk melawan hal itu, melalui akun Twitter yang berdedikasi dan bagian baru dari situs Kementerian Dalam Negeri yang dikhususkan untuk berkomunikasi dalam sudut pandang pemerintah. Pusat ini juga akan memberikan pelatihan terhadap pegawai negeri sipil negara tersebut untuk menghindari pemerasan dan penolakan dari lobi-lobi asing.