Info Politik Terpanas – Kedua Golkar Akan Islah Sambut Pilkada?

Dualisme Partai Golkar yang seakan tiada akhir menjadikan partai beringin itu terancam tidak dapat memeriahkan Pilkada serentak. Tersadar sedang menghadapi krisis besar, kedua kubu yang bersengketa pun diberitakan sudah mulai menjajaki islah damai setidaknya demi masalah Pilkada. Dalam pendamaian itu, Wapres Jusuf Kalla sekaligus mantan Ketum Golkar ditunjuk menjadi mediator. Sementara hasil dari pertemuan kedua kubu tersebut diharapkan ada kemungkinan agar kedua kubu berdamai menghadapi momen Pilkada serentak.

Selain halnya menemui Agung Laksono di hari Selasa lalu, JK juga sempat menemui Ical sebelumnya. JK bertemu dengan Ical tepat malam harinya usai PTUN menangkan gugatan kubu Ical cs. “Malamnya Ical lalu saya lakukan pertemuan bersama JK selaku mantan Ketum serta Wapres. Kita menyampaikan maksud bahwa atas kemenangan di PTUN supaya diadakan pertemuan bersama kubu Ancol demi membicarakan tindak lanjut terhadap kesepakatan yang sebelumnya,” terang Idrus dari Gedung DPR, di Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (21/5/2015).

Seperti yang diketahui bahwa sidang putusan PTUN dijatuhkan hari Senin (18/5) serta memutuskan menerima gugatan dari Golkar Ical. Kemudian pada Rabu (20/5) mereka pun bertemu lagi bersama JK seraya bersantap siang pada Kantor Wapres. Pembicaraan terkait rencana islah kian jelas. Pertemuan di hari Jumat esok akan menjadi pertemuan penentu kedua kubu tersebut akan terjalin islah. “Nanti hari Jumat atau Sabtu bertemu lagi,” papar Idrus.

Di lain sisi, kubu Agung pun mengisyaratkan akan menerima ide islah itu. “Jadi kita tak tertutup akan kemungkinan menyelamatkan Golkar pada pilkada nanti, kita dapat bekerja sama pada daerah,” sebut Zainuddin Amali, Sekjen Golkar hasil Munas Ancol ketika dihubungi, pada Kamis (21/5/2015). Amali juga mengatakan bahwa kerja sama yang mereka tawarkan adalah dalam pembentukan tim penjaringan untuk calon kepala daerah, mengusulkan calon kepala daerah, serta menyepakati kriteria. Kemudian siapa yang tanda tangan surat legitimasi untuk calon kepala daerah itu? “Ya nanti lah, ditentukan saat terakhir. Kalau penjaringan sudah selesai. Tanda tangan sesuai yang menang dalam pengadilan terakhir, di pengadilan banding,” kata Amali.