Info Politik – Kemhan: Bela Negara Adalah Kebijakan Presiden

Dalam sebuah diskusi, Mayor Jenderal Hartind Asrin selaku Kepala Badan Pendidikan Kilat Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa Program Bela Negara yang dilaksanakan oleh lembaganya tak digagas tergesa-gesa. Ia menerangkan bahwa program itu adalah implementasi kebijakan Presiden RI Joko Widodo untuk sektor pertahanan.

Ia menuturkan bahwa Program Bela Negara adalah satu dari bermacam upaya kebijakan pemerintah untuk pemberdayaan pertahanan negara sesuai Peraturan Presiden no 97 tahun 2015 terkait Kebijakan Umum Pertahanan Negara. “Pada perspektif Kemhan, tentang revolusi mental ialah bela negara,” kata Hartind dalam acara yang digagas oleh Centre for Strategic and International Studies dari Jakarta, pada Senin (19/10).

Dari situs Sekretariat Negara, Perpres itu menyebutkan ada 6 kebijakan pokok presiden pada sektor pertahanan, yakni Kebijakan Pembangunan, Pemberdayaan, Pengerahan Kekuatan, Regulasi, Anggaran serta Pengawasan. Dalam konteks Pemberdayaan, pemerintah ingin mengembangkan semua kekuatan serta potensi pertahanan dengan cara terpadu yang melibatkan semua warga negara. Pemerintah menginginkan warga negaranya selalu siap untuk dioperasionalkan.

Pada pasal tiga perpres tersebut mengatur bahwa semua kebijakan umum dalam pertahanan negara dijadikan sebagai dasar Kemhan dalam menetapkan program penyelenggaraan pertahanan. Tak hanya Kemhan saja, Perpres itu juga mendorong sejumlah kementerian dan lembaga negara lainnya agar menetapkan kebijakan pertahanan negara yang sesuai tugas, fungsi serta kewenangan mereka masing-masing.

“Makanya saya merasa kaget, mengapa kok masih bertengkar masalah bela negara. Menkopolhukam menyatakan bahwa bela negara berada di Kemhan,” kata Hartind. Ia juga mengatakan bahwa Menhan Ryamizard Ryacudu pada Kamis mendatang segera membuka pelatihan kader program bela negara. Sejumlah 4.500 peserta asal 45 kabupaten serta kota akan ikut pelatihan itu.

Menurut rencananya, dari bulan Januari 2016, program bela negara ini akan diselenggarakan pada 45 wilayah. Hartind menerangkan bahwa program ini sifatnya sukarela serta berlangsung dalam 5 hari. Dalam kurun waktu selama sepuluh tahun mendatang ini, Kemhan memiliki target setidaknya negara Indonesia sudah mempunyai 100 juta kader yang siap dioperasionalkan untuk program bela negara ini.