Info Nasional Terbaru – KPK Manfaatkan TNI Sebagai Beking Dari Polri?

Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi bahwa mereka meminta TNI agar mengisi lowongan Sekretaris Jenderal (Sekjen) pada lembaganya. Akan tetapi, mereka membantah permintaan tersebut dimanfaatkan guna membentengi diri dari upaya kriminalisasi yang dilakukan Polri. “Itu adalah permintaan KPK Kesekjenan. Tak ada hubungannya (permintaan untuk membekingi KPK),” ujar pelaksana tugas Wakil Ketua KPK, Johan Budi SP pada wartawan, di Jakarta, pada hari Kamis (11/5) yang lalu.

Tak hanya pihak TNI saja, Johan mengatakan bahwa pihaknya juga membuka pintu terhadap setiap pihak yang berminat berkecimpung dalam lembaga antirasuah. Apabila ada dari pihak TNI yang masih aktif hendak masuk pada internal KPK, sambung Johan, maka yang bersangkutan pun harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari posisi militer. “Setiap instansi terbuka guna KPK termasuk halnya TNI. Kalau berasal dari TNI, maka dia mundur dari TNI setelah dia jadi pegawai,” ujarnya.

Selain dari itu, berdasar pada pengakuan Johan, KPK juga sudah lama menjalin kerja sama dengan TNI. Hal tersebut terbukti dari posisi Kabag Keamanan yang diisi anggota TNI. “Kalau itu memang sudah, yang bersangkutan usai mundur dari posisi TNI. Dan sudah lama juga itu,” jawabnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa Panglima Moeldoko mengaku sudah dimintai oleh KPK supaya prajuritnya menempati posisi Sekjend dalam lembaga itu. Moeldoko lantas mempersilakan kepada anggotanya agar masuk pada kepengurusan KPK asal anggota tersebut akan pensiun serta tak berkerja menjadi TNI. Dia juga menambahkan bahwa baik jabatan selaku sekjen maupun penyidik KPK tak tertutup untuk setiap anggota TNI selama yang bersangkutan ini memenuhi syarat guna menjadi bagian KPK.

“Ini demi kepentingan negara, akan tetapi apabila negara memang meminta, maka seluruh prajurit TNI siap ambil bagian dari lembaga tersebut sesuai syarat yang sudah ditentukan,” jawab Moeldoko. Moeldoko juga membantah perihal dipilihnya prajurit TNI masuk pada struktural KPK guna menyaingi proporsi anggota kepolisian yang mana selama ini lebih banyak menjadi penyidik KPK, tetapi lebih sebagai tugas seluruh lembaga demi negara.