Indonesia Hari Ini – Bawaslu Jalin Kerjasama dengan KPK & PPATK

Menurut jadwal, Pilkada serentak segera dilaksanakan di bulan Desember 2015.‎ pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mengakui bahwa sulit dalam mengawasi setiap wilayah dari adanya tindak kecurangan dalam pemilu. Demi mengatasinya, pihak Bawaslu kemudian menggandeng insititusi yang lain demi memberikan penguatan dalam hal pengawasan.

“Bawaslu tak bisa menegur lembaga penyiaran, maka itu menggandeng KPI. Bawaslu juga tidak dapat menyadap seseorang, maka dari KPK-lah yang kami ajak untuk kerjasama. Kemudian untuk memeriksa rekening orang serta alur transaksi, diajaklah pihak PPATK,” terang anggota Bawaslu Nasrullah, dari Gedung Bawaslu, di Jakarta, hari Kamis (9/4/2015). ‎”Kita hadirkan KPK PPATK ini bukanlah maksud untuk menakut-nakuti,” papar dia.

‎Nasrullah juga menuturkan bahwa koordinasi antarinstitusi untuk masalah pengawasan pemilu ini agar berjalan baik, maka segala kecurangan pun akan jauh dapat terminimalisir. Pasalnya, ia meyakini tak ada kandidat dari kepala daerah yang ingin ditangkap oleh KPK. “Jika memang bagus tata kelolya, maka mereka tidak mau ditangkap oleh KPK. Jika besok pihak Bawaslu meminta KPK ntuk sadap seluruh pemain pemilu, penyelenggaranya, pihak pemerintah daerah yang turut memainkan pemilu demi memobilisasi PNS ataupun manfaatkan BOS, maka dapat terkurangilah kecurangan,” kata Nasrullah.

Walau begitu, Nasrullah pun mengakui bahwa hal itu berat dilakukan. Pasalnya, tiap institusi mempunyai tugas sendiri serta bukanlah fokus utama bagi mereka untuk mengurus pemilu. “Tetapi mengintegrasikan itu yang agak sulit.‎ Kami juga sadar bahwa lembaga yang lain tak fokus terhadap pemilu saja, sebab mereka juga ada tugas tersendiri,” kata Nasrullah.

‎ Jojo Rohi, Wakil Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) juga menambahkan bahwa Bawaslu pun juga harus libatkan partisipasi masyarakat demi mengawasi pilkada serentak nantinya. “Saya uga masih ingat tujuan dari gerakan relawan ialah menyiasati kemampuan Bawaslu untuk cover area. Maka daat melibatkan publik sebanyak mungkin dalam hal pengawasan. Sebab ini masih pertama kalinya diadakan, akan ada komunitas goverment yang dicampur yang non-goverment, maka jadinya gerakan sejuta relawan,” terang Jojo.