Berita Politik Terhangat – Ratu Atut Chosiyah Diperiksa Selama 11 Jam oleh KPK
2 min read
Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah akhirnya mendatangi kantor KPK pada 10 Desember 2013. Pemeriksaan Gubernur Banten ini berakhir pada Selasa malam 10 Desember 2013. Dia diperiksa kurang lebih 11 jam lamanya. Pemeriksaan dimulai pada pukul 09.45 WIB dan berakhir pada pukul 20.45 WIB.
Sebelumnya KPK juga memeriksa Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany yang juga merupakan adik ipar dari Ratu Atut Chosiyah. Saat keluar Atut tidak berbicara banyak kepada para pers.
“Kedatangan sayang kesini adalah berstatus saksi dari Bapak Akil Mochtar dan Ibu Susi Tur Andayani. Sudah cukup ya, Terima kasih.”
Ratu Atut sama sekali tidak menjawab pertanyaan yang dilontarkan para wartawan. Dia langsung masuk kedalam mobilnya kemudian pergi meninggalkan gedung kantor KPK. Ratu Atut diperiksa KPK sebagai saksi dari kasus suap penagadaan sengketa Pilkada di Lebak, Banten yang melibatkan adinya yaitu Tubagus Chaeri Wardhana yang lebih di kenal dengan Wawan. Ratu Atut juga menjadi saksi kasus mantan ketua MK Akil Mochtar. Kabarnya Wawan diduga memberikan suap pada Akil Mochtar sebesar 1 Milyar melalui Susi sebagai pengacara.
Pengacara Keluarga Atut, Tubagus Sukatma, menegaskan bahwa KPK akan meminta klarifikasi Ratu Atut mengenai tugas dan fungsi dia sebagai Gubernur Banten dan juga kakak dari Wawan.
Sukatman mengatakan bahwa Atut tidak mempunyai kepentingan dalam Pilkada Lebak.
“Dia diperiksa hanya sebagai Gubernur. Wajar KPK meminta kejelasan darinya.”
Pilkada Lebak yang dimenangkan oleh pasangan Iti Octavia dan Ade Sumardi. Mereka meraih kemenangan dengan total suara 407.156 atau 62,37 %. Sementara tempat kedua di duduki Amir Hamzah dan Kasmin dengan total suara 226.440 atau 34,69 %.
Pasangan Amir Hamzah dan Kasmin selanjutnya melakukan gugatan ke MK dengan tuduhan penggelembungan suara. Gugatan tersebut disetujui oleh MK. Ketua MK yang saat itu diduduki Akil Mochtra memutuskan untuk melakukan Pilkada diulang.
Sementara mengenai kasus korupsi pengadaan sarana alat kesehatan di Banten, Sukatma menegaskan bahwa Ratu Atut tidak terlibat dalam masalah tersebut.
“ Hal tersebut sepenuhnya telah diserahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah.”
