Berita Politik Terhangat – Polemik Dana Aspirasi Rp 20 M Kian Panas
2 min read
Inisiatif adanya program pembangunan daerah pemilihan alias yang lebih dikenal dengan dana aspirasi, ternyata tidak sekedar ditolak oleh sejumlah fraksi, namun juga dari kalangan anggota DPR secara personal. Satu dari mereka yang menolak ialah anggota dari Fraksi PDIP, Effendy Simbolon. Ia merasa heran mengapa DPR turut campur pada wilayah kewenangan milik pemerintah. “Mengapa anggota DPR dapat alokasi? Ini adalah pertanyaan publik. Bukankah sudah sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah, mengapa ada lagi yang klaim pembangunan daerah lewat jasa anggota DPR. Dari situ saya tak berkenan,” tegas Effendy saat diskusi dari press room DPR, Jakarta, hari Kamis (18/6/2015).
Sementara alokasi bagi para anggota DPR yang dimaksud ialah alokasi Rp 20 miliar guna mengusulkan pembangunan pada dapil mereka. Effendy juga mengatakan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran dalam tiap rupiah pembangunan APBN ialah pemerintah, sementara fungsi dari DPR hanyalah mengawasi. “Peran yang lakukan kuasa selaku pengguna anggaran adalah pemerintah, Senayan kamarnya sudah berbeda. Gak ada urusan buat ikut-ikutan sebagai kuasa selaku pengguna anggaran, serta rancangan pemerintah itu datangnya juga dari pemerintah, bukan dari DPR,” katanya.
Effendy juga menuturkan bahwa, fraksinya masih belum menentukan sikap resmi terkait dana aspirasi, walau anggotanya berada dalam tim Program Pembangunan Daerah Pemilihan serta Panja di Badan Legislasi. Secara pribadi, Effendy cenderung menolak sebab hal itu bukanlah kewenangan DPR. “Kita ini jangan sampai terjebak dengan adanya norma (argumentasi mendukung adanya dana aspirasi). Kita juga berterus terang saja, sementara skala prioritas dari bangsa kita bukanlah urusan yang begini. Enggak. Sebab Rp 20 miliar masih kurang, lah nanti Rp 7 triliun pun juga kurang,” sambungnya lagi.
Sebelumnya diketahui bahwa, penolakan dari sejumlah fraksi juga sempat disampaikan secara resmi dari pihak NasDem serta Hanura. Pembahasan terhadap dana aspirasi tersebut masih terus digodok dalam Panja Baleg DPR. Sementara itu, rencananya pada tanggal 23 Juni peraturan untuk dana aspirasi tersebut sudah selesai dibahas agar dapat lkas direalisasikan.
