Berita Politik Terbaru – Info Sarana e-Voting dari BPPT Untuk Pemilu 2019
2 min read
Ide terkait pemberlakuan electronic voting (e-voting) alias pemungutan suara yang dilakukan secara elektronik kian mantap dalam Kementerian Dalam Negeri. Pada hari ini, Tjahjo Kumolo selaku Mendagri menerima masukan supaya penyediaan sarananya agar memakai kajian yang dibuat oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Tawaran tersebut diungkap oleh Jaya Suprana yang merupakan pendiri Museum Rekor Indonesia saat bertemu dengan Mendagri di kantor Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, hari Selasa (14/7/2015)
“Salah satu perhatian kami kan pada waktu itu Bapak sempat sampaikan bahwa ‘saya ingin ambil program (e-voting) India’, mengapa Bapak gak ambil program Indonesia saja. Kunjungan saya gak mubadzir, selain itu saya juga berani menawarkan dan itu juga bukan usaha saya sendiri. Saya tahu bahwa BPPT sanggup Pak,” ujar Jaya Suprana pada Mendagri. “Bapak minta apa saja akan mereka lakukan, mereka bekerjanya bukan memaksakan program, tetapi Bapak butuhnya,” sambungnya.
Atas hal ini, Tjahjo pun menanggapi bahwa wacana e-voting ini mungkin saja dilakukan kalau e-KTP sudah rampung. Untuk saat ini sudah ada 172 juta e-KTP serta masih berproses. Tjahjo juga mengatakan bahwa pada 2018 harusnya sudah mulai menerapkan e-voting untuk pilkada pada gelombang dua. “Mengapa kita lirik India, dengan jumlah mencapai 800 juta pemilih error-nya pun gak sampai 2 persen saja. Hal ini juga didukung oleh wakil ketua DPR, Fadli Zon, yang mengatakan bahwa harus sudah persiapan untuk tahun 2019,” akunya.
Menurut pendapatnya, e-voting yang diberlakukan di India secara teknis dapat dijadikan contoh untuk diterapkan pada pemilihan di Indonesia, walau begitu, ini tak berarti bahwa Indonesia lalu mengajukan proyek e-voting pada pihak India. Selain itu, yang terpenting adalah demi meminimalisasi peluang terjadinya manipulasi data saat pemilihan. “Memang masih belum ada penawaran dari dalam negeri, namun mengapa tidak jika dapat lebih praktis lagi, lebih murah serta dapat dipertanggungjawabkan. Sebab ini jangan sampai e-voting malah bikin peluang untuk manipulasi,” kata mantan Sekjen PDIP tersebut.
