Berita Politik Teraktual – Terkait Reshuffle, Jokowi Disarankan Rekrut Menteri dari KMP

Pihak PDIP menilai bahwa momen reshuffle kabinet menjadi sebuah kebutuhan bagi pemerintahan belakangan ini. Selain itu, reshuffle juga bisa dilakukan guna menydahi ketegangan antara Koalisi Merah Putih (KMP) dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dalam kancah DPR RI. Reshuffle dapat dilakukan melalui langkah yang juga dapat memperkokoh dukungan kepada pemerintahan dari parlemen, yakni dengan cara merekrut menteri yang berasal dari KMP.

Presiden Jokowi pun diharapkan dapat mempertimbangkan saran ini. “Jika Pak Jokowi ingin lakukan reshuffle kabinet, kebutuhan dukungan politik dalam parlemen dalam hemat kami merupakan sebuah kebutuhan,” ujar Ahmad Basarah selaku Wakil Sekjen PDIP dari Kantor PDIP, di Jl Lenteng Agung, Jakarta Pusat, hari Minggu (28/6/2015). Solusi yang mengangkat kalangan KMP sebagai menteri adakah jawaban atas kenyataan bahwa simpatisan pemerintahan memang kalah dari DPR.

Sementara idealnya adalah, dukungan pada pemerintahan ialah sebesar 50 persen ditambah satu. “Posisi KIH menjadi pendukung serta pengusung bukanlah berada posisi mayoritas dalam DPR, maka dari itu dukungan pada Jokowi pun juga tak maksimal. Dan hal itu juga berimplikasi kepada hubungan diantara pemerintah dengan parlemen,” terang anggota DPR tersebut.

Jokowi pun diharapkan oleh Basarah harus lebih realistis terhadap praktek bernegara bersistem presidensiil namun justru bercitarasa parlementer tersebut. Situasi ini sangat tidak stabil serta tentunya harus segera dipastikan pula solusinya. “Fakta politisnya ialah, selama 8 bulan pemerintahan kita masih stagnan. Satu yang menjadi penyumbang terbesar dari stagnasi ini ialah faktor politis. Usai Pilpres telah terjadi suatu turbulensi politik, pihak KMP merasa bahwa Pilpres masih belum usai dan masih terus berlanjut sampai ke jenjang parlemen, dan satu yang menjadi korbannya ialah PDIP,” lanjut Basarah.

PDIP selaku partai pemenang Pemilu Legislatif 2014 malah tidak memiliki perwakilan kursi Pimpinan DPR serta MPR. Dikatakan pula oleh Basarah, saat itu turbulensi politik sempat terjadi nyaris tiga bulan lamanya. Hal ini pulalah yang semakin menghambat kinerja pemerintahan saat ini. Bagaimanapun, Presiden diharap dapat memanfaatkan reshuffle tersebut demi menunjang jalannya roda pemerintahan.