Berita Politik – Ray Rangkuti: Saksi Prabowo-Hatta Tidak Punya Data Kuat
2 min read
Sudah 2 kali persidangan dari sengketa pilpres pada Mahkamah Konstitusi (MK) berjalan. Sejumlah kasus dari pemohon juga telah disidangkan. Satu diantaranya dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistemik, serta massif oleh KPU Jawa Timur. Sejumlah saksi dimintai keterangan sehubungan tuduhan pelanggaran itu. Namun menurut Ray Rangkuti, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif dari Lingkar Madani (LIMA) sampai sejauh ini, kesaksian dari saksi terkait dugaan penggelembungan, pemilih tak berhak, maupun pengarahan misalnya dari pejabat negara dirtasa masih belum cukup memuaskan apalagi meyakinkan.
“Saksi nampak seperti tak punya data kuat sehubungan permohonan pengaduan dari sengketa mereka,” terang Ray, pada Minggu (10/7/2014). Selain dari jumlah kasus yang relatif sedikit, kenyataannya, modus maupun bukti untuk tuduhan tersebut juga tak begitu meyakinkan. Bukti berupa kliping misalnya, Ray mengatakan, tentunya jauh dari kata memadai. Data dari saksi Provinsi yang tidak ditunjang dengan data pada level bawahnya. “Selain dari itu, untuk jumlahnya juga tak sepadan untuk termasuk dalam kategori TSM. Sayangnya, perdebatan yang diharap dapat mengungkap berbagai macam modus kecurangan pemilu serta pilpres tampaknya tidak sepenuhnya menuai harapan,” terang Ray.
“Padahal kita berharap bahwa sidang ini bisa memberikan pembuktian secara berkelanjutan betapa banyak masalah tekhnis dari pelaksanaan pemilu maupun pilpres yang sedang kita hadapi,” lanjutnya. Meski begitu, masih terdapat harapan. Ray lalu menyarankan pada pasangan bernomor urut satu (Prabowo -Hatta) dimana dalam kasus ini menjadi pemohon sengketa, dapat sungguh-sungguh menjadikan gelar sidang pada MK tersebut untuk wadah dalam upaya pembuktian kebenaran.
Ini sangat penting, lanjutnya, supaya citra dari pasangan bernomor satu tak semakin melorot di hadapan masyarakat. Selain dari itu juga demi menjadikan supaya setiap tahapan dalam pilpres bisa menjadi bagian terpenting untuk pendidikan masyarakat Indonesia. Selain dari itu juga menghindarkan adanya permainan kata-kata bersifat bombastis, yang mengawang-awang, retorik, ataupun di tingkat tertentu bisa lebih mengacu pada provokasi ketimbang argumentasi. “Jadikanlah MK untuk ajang adu bukti, bukannya mengadu agitasi. Fokus terhadap upaya pembuktian mengunakan berbagai data lengkap,” tegasnya.
