Berita Politik – Menkumham Akan Teliti Berkas Kepengurusan Partai Golkar
2 min read
Pihak Kementerian Hukum dan HAM sudah menerima berkas berupa struktur kepengurusan milik Partai Golkar yang merupakan versi Munas IX di Bali. Adanya konflik yang pecah pada internal Partai Golkar memaksa Kemenkumham perlu menangani berkas terkait kepengurusan tersebut secara khusus. Maka dari itu, tim khusus pun dibentuk demi meneliti laporan itu. “Pada saat ini memang sedang ada riak-riak pada Golkar, maka dari itu saya pun terpaksa membentuk tim secara khusus,” terang Menteri Hukum HAM Yasonna H Laoly pada Kemenkumham, di Jakarta, hari Senin (8/12/2014). Konflik yang terjadi pada tubuh Golkar memang diketahui kian meruncing belakangan ini.
Yasonna juga mengatakan bahwa tim ini akan berisi para pegawai di kemenkumham. Akan tetapi ia juga enggan untuk menyebut siapa saja nama yang akan ikut pada tim itu. Yasonna pun menambahkan bahwa, berkas tersebut berisi hasil dari Munas Golkar Bali, kemudian diserahkan secara langsung Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie padanya pada pagi hari. Ikut datang pula petinggi yang lain yakni Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal Golkar, juga MS Hidayat sebagai Ketua Harian DPP Partai Golkar, dan 3 orang Wakil Ketua Umum yakni Ade Komarudin, Nurdin Halid serta Syarief Cicip Sutardjo.
“Berkas teah saya terima secara langsung dari Pak Aburizal Bakrie,” terang Yasonna. Pada laporan yang sudah dinotariskan tersebut tertera adanya susunan pengurus serta hasil Munas Bali yang berhubungan dengan rencana pada program kerja dari Golkar periode 2014-2019. Selain dari itu, dilampirkan pula laporan terkait jumlah dari peserta serta surat dukungan dari pihak ketua serta sekretaris DPD I/II Partai Golkar penjuru Indonesia pada nama Aburizal. Di lain pihak, Partai Golkar kubu Agung Laksono pun dilaporkan juga tengah mengadakan Munas tandingan pada kawasan Ancol Jakarta. Pada gelaran Munas tersebut, ditetapkan bahwa Agung menjadi ketua umum dari Partai berlambang pohon beringin tersebut. Munas tandingan ini sendiri dipercepat demi mengantisipasi adanya langkah dari kubu Aburizal yang mana sudah mendaftarkan kepengurusan pada Kemenkumham.
