Berita Politik – KPK Minta Golkar Pertimbangkan Lagi Aturan Mahar Caketum

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang berharap agar Partai Golkar mau mempertimbangkan kembali perihal mahar senilai Rp1 miliar untuk persyaratan pendaftaran sebagai calon ketua umum partai berlambang beringin tersebut. Saut mengatakan bahwa mahar dalam praktik dapat memicu bermacam persepsi, seperti halnya praktik politik transaksional.

Politik semacam ini dikhawatirkan akan mencederai demokrasi berpolitik. “Jika pengumpulan uang ini menjadi bagian dalam membeli suara, maka demokrasi menjadi tak bebas, tak jujur, dan tak adil. Ini namanya transaksional,” kata Saut pada wartawan, Selasa (3/5). Saut tak menampik bahwa kancah politik memang memerlukan modal. Akan tetapi, ia tak setuju apabila uang dijadikan sebagai dasar penentu dalam kebijakan partai.

Lebih jauh, ia mengkhawatirkan uang mahar yang dibayarkan oleh calon ketua umum Golkar beraroma korupsi. Ia pun mendorong kepada panitia Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar agar mengganti mahar tersebut dengan sistem iuran. “Akan sulit mengelola organisasi tanpa ada kecukupan dana. Bila iuran kandidat bisa diaudit serta besarannya sama bagi tiap kandidat, saya harap tak ada main mata” katanya.

Pria yang juga mantan anggota Badan Intelijen Negara tersebut juga mengatakan bahwa KPK tak memiliki wewenang dalam mengawasi internal parpol. KPK hanya bisa memberi saran supaya kader parpol tak terlibat dalam kasus korupsi. “KPK bukanlah komisi etik parpol. KPK sekedar memberi ceramah pada parpol guna membangun identitas ataupun karakter yang antikorupsi,” terang Saut.

Sebelumnya dikabarkan bahwa Nurdin Halid selaku Ketua Panitia Pengarah Munaslub Golkar mengatakan bahwa syarat Rp1 miliar yang harus dibayarkan oleh calon ketua umum partainya itu akan tetap ada. Pembayaran itu dikatakan segera dilakukan sebelum proses verifikasi. Akan tetapi, Nurdin menjelaskan bahwa kepastiannya masih menunggu hasil konsultasi komite etik bersama KPK.

Samapi saat ini, ada 10 bakal calon ketua umum yang segera berlaga dalam ajang Munaslub 23-26 Mei 2016 mendatang. Kesepuluh nama tersebut antara lain Ade Komarudin, Setya Novanto, Aziz Syamsuddin, Syahrul Yasin Limpo, Priyo Budi Santoso serta Tommy Soeharto.