Berita Politik – Koalisi Merah Putih Salah Maknai Sila Empat Pancasila?
2 min read
Sri Nuriyanti, seorang pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menilai bahwa ihak Koalisi Merah Putih telah salah yang memaknai arti di dari sila keempat dalam Pancasila saat berupaya menjustifikasi dukungannya kepada adanya usulan terkait Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD. Sri juga mengatakan bahwa sila tersebut akan lebih tepat jika digunakan pada proses perumusan kebijakan dan bukannya dalam tata cara proses pemilihan untuk kepala daerah.
“Tidaklah pas. Untuk sila keempat ini guna memaknai saat terjadi permusyawaratan dalam perumusan tentang kebijakan, bukannya tata cara dari pemilihan,” terang Yanti dalam suatu acara diskusi yang digelar di Jakarta, hari Jumat (12/9/2014). Ia lalu mengatakan bahwa prinsip one man one vote adalah suatu bentuk dari penghargaan negara pada tiap warga negaranya. Pasalnya, pihak negara memberi kebebasan kepada warga guna menentukan pilihannya dan bukanlah sebaliknya yang mana mewakilkan pemilihan pada pihak parlemen.
“Penghargaan tersebut hanyalah ada saat dilaksanakan gelar pemilu langsung. Saat dikembalikan pada DPRD maka tak ada lagi penghargaan one man one vote ini,” lanjutnya. Di sisi lain, guna meminimalisir dari besarnya biaya dalam pemilihan, ia lalu mengatakan bahwa, pihak Mahkamah Konstitusi sesungguhnya telah memiliki putusan yang bisa menjadi solusi dalam persoalan tersebut. Putusan ini yakni dengan mengadakan pelaksanaan pemilu langsung dengan cara yang serentak. “Untuk penghematannya sendiri dapat mencapai sepertiga dari total anggaran dalam seluruh pemilu,” terangnya lagi.
Ia kemudian menjelaskan bahwa pelaksanaan pemilu yang secara terpisah memaksa negara untuk harus mengeluarkan uang hingga tiga kali lipat guna membiayainya. Sebab agenda untuk pemilihan presiden, kemudian pemilihan gubernur, serta pemilihan bupati maupun wali kota yang harus digelar secara sendiri-sendiri. “Dan kalau dilaksanakan secara serentak, maka untuk biaya yang harusnya dikeluarkan untuk 3 kali gelaran pemilu ini cukup hanya dikeluarkan dalam satu kali saja. Maka dari itu, bisa lebih berhemat,” ujarnya. Sampai dengan saat ini, pilkada oleh DPRD masih mendapatkan sejumlah penolakan dan juga sedang dipertimbangkan oleh pemerintah.
