Berita Politik – Koalisi Indonesia Hebat Tidak Ingin Ikut Interpelasi Kepada Jokowi
2 min read
Tubagus (TB) Hasanuddin yang merupakan Politisi PDI Perjuangan memastikan bahwa fraksi-fraksi yang turut tergabung pada Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tidak akan ikut ajukan hak interpelasi ataupun hak bertanya pada pemerintah. Adanya hak interpelasi, terang Tubagus, adalah hak yang ada pada tiap anggota DPR serta telah diatur pada UU terkait MPR, DPR, DPD, serta DPRD (UU MD3). Tubagus juga mengatakan, hak interpelasi paling tidak diajukan 25 anggota DPR pada 2 fraksi berbeda. Atas adanya syarat ini, maka pengajuan hak interpelasi sehubungan kenaikan harga BBM menjadi amat mungkin untuk terjadi.
“Akan tetapi partai-partai yang mana tergabung pada Koalisi Indonesa Hebat (KIH) dipastikan menolak. Jika ditambah Demokrat yang mana masih konsisten cukup meminta penjelasan dari pemerintah pada tingkat komisi lewat rapat kerja saja, maka kemungkinan hak interpelasi tersebut dapat terpental gagal,” terang Tubagus Hasanuddin, pada Senin (24/11/2014). Yang hendak dilakukan oleh PDI-P, lanjut dia, yakni menjelaskan serta lakukan lobi-lobi terkait mengapa pemerintahan Jokowi perlu naikkan harga BBM. “Tentunya ada pertimbangan dan menitikberatkan terhadap program pembangunan guna menunjang kesejahteraan rakyat pada tahun mendatang,” terangnya.
Ia juga mengungkapkan, kenaikan dari harga BBM diputuskan dalam perhitungan untuk kepentingan rakyat. Alokasi bantuan pada mereka yang mengalami dampak dari kenaikan harga BBM ini harus tepat waktu, juga tepat orang serta tepat jumlah. “Dan yang ketiga adalah tak ada kebocoran pada pengalokasikan dana itu, ataupun lebih jelas lagi tak ada kasus korupsi. Kalau 3 syarat itu sudah terpenuhi lalu mengapa perlu dipermasalahkan. Toh, ini juga demi kepentingan milik rakyat. Namun sekali lagi, pihak KIH tak khawatir, pemerintah sanggup menjelaskan detail serta disertai argumenatasi cukup,” ujarnya.
Tubagus Hasanuddin pun menilai bahwa usul interpelasi pun tak lepas adanya dinamika jelang suksesi dari kepemimpinan partai politik. Jika ada pergantian pada kepemimpinan partai, maka terbuka peluang terjadinya kebijakan interpelasi pun akan berubah. “Dan kami anggap, itu adalah wajar saja dalam hal politik,” jelasnya.
