Berita Politik – JK Sebut Bisa Saja Cak Imin Jadi Menterinya
2 min read
Jusuf Kalla (JK), Wakil Presiden terpilih menyebutkan bahwa ia serta Joko Widodo (Jokowi), Presiden terpilih masih belum ada pembicaraan tentang kabinet yang hendak disusun. Meski demikian ia juga mengakui bahwa pihaknya akan terbuka kepada usulan-usulan partai Politik pendukung. Kepada para wartawan dari masjid Nurul Hidayah, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, hari Jumat (1/8/2014), JK mengatakan bahwa selain partai pendukung, ia terbuka pula untuk menerima usulan segala pihak. “Anda pun juga boleh untuk usul,” ujarnya.
Ia pun juga masih belum tentukan jatah menteri partai yang akan lebih banyak daripada yang dari luar partai. Ia hanya menyebutkan bahwa kandidat menteri harus seseorang ahli dengan rekam jejak bersih. Selain itu banyak pula dari kandidat-kandidat tersebut yang tersebar pada partai pendukung. Kandidat partai menurutnya tak harus ketua umum partai. Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Sukarnoputri dimana pernah menjadi Presiden RI, tak mungkin akan maju menjadi menteri.
Sama halnya Ketua Umum DPP NasDem, Surya Paloh yang seorang pengusaha media, juga Ketua Umum DPP Hanura, Wiranto yang pernah beberapa kali ikut capres. “Ketua Umum DPP PDIP tak mungkin, pak Surya Paloh tak mau menjadi eksekutif,” ujarnya. Walau begitu JK juga mengakui, Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar yang sering disapa Cak Imin masih ada kemungkinan direkrut menjadi salah satu dari para menterinya. “Ketua Umum DPP PKB saya tak tahu, ya mungkin saja, saya masih belum tahu,” katanya.
Cak Imin sampai saat ini masih tercatat menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans). Pihak PKB sendiri sebelumnya sempat memasukan nama JK menjadi kandidat capres, bersama dengan mantan dari Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD serta pedangdut H. Rhoma Irama. JK pun menganggap bahwa seorang ketua partai yang akan diangkat menjadi menteri, tak selalu kinerjanya tak optimal lantaran kesibukan politik. Hal ini, kata dia, akan kembali pada kemampuan serta dedikasi masing-masing dalam menjalankan kewajiban dan tugasnya. Nampaknya masih terlalu dini bagi JK dan Jokowi dalam membahas kabinet.
