Berita Politik – Fadli Zon: Rapat RUU Pengampunan Pajak Tidak Sah

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan bahwa rapat yang digelar Badan Musyawarah terkati rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak kemarin tak sah. Rapat Bamus tersebut memutuskan akan membahas RUU itu tanpa konsultasi dahulu bersama Presiden RI Joko Widodo, namun hanya dipimpin oleh Ketua DPR, Ade Komarudin. “Saya mempersoalkan mengapa sendirian memimpin Bamus. Harusnya rapat dipimpin oleh paling tidak 2 orang,” kata Fadli dari Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (12/4).

Hal ini sesuai Peraturan DPR No 1 Tahun 2014 terkait Tata Tertib. Pasal 223 mengatur bahwa rapat Bamus dipimpin oleh pimpinan Bamus serta dihadiri sedikitnya 2 pimpinan. Ia mengatakan bahwa sampai dengan pukul 13.00 WIB, ia tak tahu ada rencana dan tak mendapat undangan rapat dari Bamus. Ia mempertanyakan apa alasan diselenggarakannya rapat Bamus ini secara diam-diam.

Legislator Gerindra ini juga mengingatkan tentang hasil dari rapat pengganti Bamus pada Rabu (6/4) yang lalu. DPR memutuskan menunda pembahasan RUU Pengampunan Pajak sebelum konsultasi bersama presiden. “Sepertinya ada yang ingin disembunyikan dengan tax amnesty. Ini adalah kepentingan nasional, jangan ada kongkalikong serta mencederai pemerintah ,” tegas dia.

Rapat kemarin hanya dihadiri oleh 8 fraksi. Sedangkan rapat pengganti Bamus sebelumnya, dihadiri 4 pimpinan DPR, perwakilan dari 10 fraksi, Komisi XI hingga Menkeu Bambang Brodjonegoro. Konsultasi dibutuhkan sebab pimpinan DPR ingin menyelami rancangan serta roadmap pemerintah lewat beleid ini. Selain dari itu, menyusul masuknya beberapa nama konglomerat serta perusahaan besar Indonesia di bocoran dokumen Panama.

Pemerintah kelak juga ditanyai tentang keseriusan repatriasi aset pengemplang pajak serta alasan dimasukkannya RUU Tax Amnesty pada Prolegnas Prioritas 2016.

Di lain pihak, Ade Komarudin mengatakan bahwa telah terjadi miskomunikasi Sekretariat Jenderal sehingga tak ada pimpinan lainnya pada rapat Bamus. Sehingga, rapat pun tetap digelar dan memutus segera membahas kebijakan Tax Amnesty. Akom mengaku sudah menemui Ketua Komisi XI, Ahmadi Noor Supit serta berharap agar kebijakan ini bisa diselesaikan segera.