Berita Politik – DPR: Reklamasi Bisa Dihentikan Selamanya

Edhy Prabowo, Ketua Komisi IV DPR mengatakan bahwa reklamasi Pantai Teluk Jakarta dapat dihentikan secara permanen apabila terbukti meninggalkan dampak perusakan lingkungan. Ia meminta pemerintah untuk mengkaji perizinan hingga dampak reklamasi. “Jika punya gedung megah tetapi lingkungan tercemar, mau buat apa?,” ujar Edhy dari Gedung DPR RI, hari Selasa (19/4).

Politikus asal Partai Gerindra ini menegaskan bahwa komisi lingkungan hidup DPR tak antipati atas pembangunan oleh pemerintah daerah serta pemerintah pusat tersebut. Ia berpendapat, pembangunan harusnya disesuaikan dengan aturan dan tak merugikan masyarakat. “Kami tak melihat niat jelek dalam reklamasi. Tak ada, namun kami hanya ingin adanya keseimbangan bagi masyarakat,” katanya.

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon juga mengucap hal yang hampir sama, kesepakatan penghentian sementara proyek ini dinilai sebagai langkah tepat. Pasalnya beberapa peraturan reklamasi masih jadi masalah. Fadli meminta kepada Pemprov DKI Jakarta serta pemerintah pusat lebih memastikan izin reklamasi yang kelak dibentuk supaya tidak sampai merugikan pihak terkait, utamanya masyarakat. “Jadi dalam penegakan hukum, saya kira tak akan mengesampingkan prisnsip keadilan,” katanya.

Sebelumnya, Menko Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan bahwa penghentian sementara dilakukan sebab ada beberapa peraturan belum bisa dijadikan sebagai landasan untuk reklamasi Teluk Jakarta. Politikus asal Partai Gerindra tersebut menyarankan agar Pemprov DKI bersama pemerintah pusat menjalin kesepakatan dengan pihak pengembang reklamasi membangun lokasi khusus bagi nelayan. Pemerintah harusnya memastikan nelayan mendapat akses untuk masuk lokasi reklamasi.

Sebelumnya, ada ratusan nelayan yang menentang reklamasi dengan cara menyegel pulau hasil reklamasi Teluk Jakarta, yaitu Pulau G, pada Minggu (17/4). Hal ini menjadi bentuk kekecewaan nelayan atas reklamasi. Komunitas Nelayan Tradisional (KNT) menilai bahwa proyek reklamasi 17 pulau pada Teluk Jakarta menurunkan pendapatan nelayan 40-50 persen sebab kualitas laut Jakarta semakin buruk serta keruh. Chalid Muhammad selaku Ketua Dewan Pembina KNT menjelaskan bahwa nelayan memerlukan lokasi menangkap ikan lebih jauh lagi. Selain dari itu, aktifitas pembangunan pada pulau-pulau reklamasi memicu laju arus air menjadi lambat dan dapat menggenangi perkampungan nelayan.