Berita Politik – Ahok Siap Ladeni Komisi Hukum DPR

DPR RI segera meminta konfirmasi dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait penertiban kawasan Kalijodo dan kasus dugaan korupsi dalam proses pembelian lahan RS Sumber Waras yang kini ditangani oleh KPK. Menanggapi pertanyaan sehubungan pemanggilan ini, Ahok pun siap memenuhinya. “Kalau memang dipanggil ya sudah datang saja” ujarnya saat ditemui dari Balai Kota DKI Jakarta, Senin (7/3).

Sejatinya, pemanggilan kepada Ahok dilakukan pada hari ini namun karena banyak faktor pemanggilan pun terpaksa ditunda. Ahok mengatakan bahwa pemanggilan ditunda karena bukan hanya namanya saja yang ingin didatangkan DPR. Kapolda Metrojaya Irjen Tito Karnavian pun juga termasuk dalam daftar pejabat yang ingin dipanggil oleh DPR RI untuk ditanyai seputar Kalijodo.

Ahok menjelaskan bahwa pemanggilan selanjutnya dilayangkan bila Tito dapat memenuhi panggilan itu. “Kami masih menunggu kapan Pak Kapolda ada waktu,” katanya. Sebelumnya, Desmond Junaidi Mahesa, selaku Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI mengatakan bahwa pihaknya memanggil Ahok dan Irjen Tito Karnavian sehubungan dengan masalah penegakan hukum Jakarta.

DPR, Ahok dan Tito, akan mengulas soal penertiban Kalijodo serta kasus korupsi Sumber Waras. “Sejumlah persoalan terkait hukum pada hari ini. Soal Sumber Waras, penggusuran, perdagangan orang yang dikatakan berizin semisal di Alexis, itu kan termasuk perdagangan manusia,” ujar Desmond ketika dihubungi media, Senin (7/3).

Sedianya, dua petinggi tersebut, sebut Desmond, segera dipanggil hari ini. Akan tetapi, lantaran Tito masih melakukan upaya pengamanan untuk KTT LB OKI, maka akan dijadwalkan ulang untuk pekan depan. Desmond mengatakan bahwa pemanggilan ini adalah tindaklanjut hasil rapat pleno Komisi Hukum DPR RI, belum lama ini. Pada rapat itu, masalah Kalijodo serta Hotel Alexis jadi bahan yang sedianya akan diklarifikasi pada Ahok.

Hal ini karena, ajaran Komisi Hukum DPR RI sempat menggelar inspeksi mendadak (Sidak) di lokasi hiburan malam Jakarta. Pada sidak tersebut, ditemukan bangunan berizin hotel, tetapi dijumpai banyak wanita dari sejumlah negara yang diduga membuka layanan jasa prostitusi.