Berita Nasional Terkini – RI Tak Lagi Salurkan PRT ke Timur Tengah
2 min read
Dikabarkan bahwa pihak Kementerian Ketenagakerjaan segera menyetop penempatan terhadap Tenaga Kerja Indonesia bagi pengguna baik perseorangan maupun Pembantu Rumah Tangga pada semua negara kawasan Timur Tengah. Hanif Dzakiri selaku Menteri Tenaga Kerja mengatakan bahwa “Hard policy” tersebut diterapkan lantaran negara-negara di Timur Tengah umumnya masih menganut budaya sistem kafalah alias sponsorship.
“Hak privasi para majikan di sana lebih kuat ketimbang perjanjian kerja ataupun peraturan dalam hal ketenagakerjaan,” kata Hanif pada keterangan resmi dari di kantornya, di Jakarta, hari Senin (5/4). Selain itu Hanif juga memastikan akan menandatangani Surat Keputusan Menteri sehubungan dengan kebijakan keras itu di pekan depan. Akibatnya, tercatat hingga 21 negara yang akan diberhentikan sebagai lokasi penempatan TKI yang akan menjadi para pembantu rumah tangga. “Gaji yang ditetapkan di sana juga masih terbilang rendah, yaitu antara Rp. 2,7 juta sampai Rp. 3 juta,” kata Hanif.
Dia juga mengatakan bahwa kebijakan keluar itu berdasar pada rekomendasi dari pihak kedutaan besar RI yang bertugas di kawasan Timur Tengah. Mereka mengatakan bahwa skema perlindungan kepada para TKI juga masih tergolong sangat rendah bahkan membahayakan. Meski begitu, Menteri Hanif pun mengatakan bahwa pemerintah masih tetap membuka peluang bagi para tenaga kerja yang memiliki badan hukum maupun profesi. Hanif menuturkan bahwa mereka akan tetap diperbolehkan untuk bekerja pada wilayah Timur Tengah karena ditunjang adanya keahlian serta mempunyai jaminan hukum.
Lebih jauh, Reyna Usman selaku Dirjen Penempatan Tenaga Kerja Kemenaker menjelaskan bahwa untuk saat ini TKI sebagai Pembantu Rumah Tangga di kawasan Timur Tengah totalnya mencapai 1,4 juta orang. “Jumlah tersebut adalah 46 persen dari total TKI yang berada di wilayah Timur Tengah,” kata Reyna. Bagi negara yang ada Timur Tengah yang segera dihentikan menjadi negara penempatan TKI bagi pengguna perseorangan antara lain adalah Arab Saudi, Aljazair, Bahrain, Irak, Lebanon, Kuwait, Maroko, Pakistan, Mauritania, Libya, Oman, Mesir, Suriah, Palestina, Sudan Selatan, Qatar, Tunisia, Yaman, UEA serta Yordania.
