Berita Nasional – Saat Menteri Puan Jadi Sasaran Kekecewaan Guru
2 min read
Ternyata tidak hanya siswa-siswi di kelas saja yang dapat bersuara “huuu” pertanda rasa kecewa. Dari kalangan guru pun juga bisa meneriakan suara yang sama dalam acara peringatan HUT ke-70 PGRI kala menyuarakan isi hati mereka. Hingga puluhan ribu guru yang berkumpul di stadion Gelora Bung Karno ini merasa kecewa lantaran tak hadirnya Presiden RI Joko Widodo yang nyatanya diwakili oleh Menko PMK, Puan Maharani. Guru-guru itu pun lantas menyoraki Puan ketika membacakan sambutan tertulis dari Jokowi.
“Presiden Jokowi menyampaikan salam hangatnya pada seluruh guru Indonesia yang telah hadir dalam kesempatan ini. Syukur alhamdulillah, kita bisa hadir. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum PGRI, bahwa HUT ke-70 PGRI ini dilaksanakan di Gelora Bung Karno,” ucap Puan dari Std Gelora Bung Karno, Jakarta, hari Minggu (13/12/2015). Sayangnya, sambutan yang baru ia mulai itu disambut oleh keriuhan guru. Gemuruh itupun sempat memaksa Puan untuk menghentikan kalimatnya.
“Saya mewakili Presiden. Pak Presiden sedang mengikuti kegiatan yang lain, jadi tak bisa datang,” kata Puan. “Huuuuuuu,” sorak guru. Mau tak mau, Puan pun menunggu para guru itu tenang, lalu bertanya, “Saya bisa gak meneruskan? Kalau diperbolehkan, saya akan meneruskan tetapi tolong didengarkan. Bagaimana? Terus?” katanya. Suasana pun menjadi sedikit hening. Guru pun berhenti menyoraki sang Menko. Puan pun melanjutkan pembacaan sambutan tertulis dari Jokowi.
Sejatinya sebelum Puan berdiri di hadapan para guru tersebut, sorakan senada sempat terdengar saat Sulistiyo, Ketum PGRI menyebutkan bahwa Menko Puan selaku pejabat yang akan mewakili kehadiran Presiden Jokowi. Pada acara tersebut, tak nampak Anies Baswedan selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Beberapa hari sebelumnya, Anies sudah merilis edaran yang menegaskan bahwa agenda HUT PGRI itu bukan acara pemerintah. Edaran ini seakan menguatkan edaran senada dari Menteri PAN RB, Yuddy Chrisnandi.
Dalam pidatonya, Sulistiyono sempat menyatakan keprihatinan terhadap surat edaran itu. “Sebenarnya itu lantaran kurangnya informasi yang benar, tapi bukan apa-apa, agenda ini adalah legal,” katanya.
