Berita Nasional – Polri Himbau Masyarakat Agar Laporkan Adanya Penimbunan BBM
2 min read
Pihak Polri meminta kepada masyarakat agar mau melaporkan apabila mereka memiliki kecurigaan akan adanya dugaan terhadap kegiatan penimbunan serta penyalahgunaan BBM bersubsidi. “Kami memohon bantuan dari masyarakat guna memonitor, melihat serta mengawasi distribusi BBM supaya tak ada hal-hal yang bersifat merugikan masyarakat,” tegas Kombes Agus Santoso, Kasubdit V Tindak Pidana Tertentu Mabes Polri dari Jakarta, pada Selasa (18/11/2014), dan seperti yang dikutip oleh Antara.
Menurut penadapat dia, oknum kerap lakukan penimbunan BBM jelang kenaikan harga untuk meraup keuntungan pribadi. “Semua kan memang ingin yang murah. Mungkin penyalahgunaan pun tetap ada,” terangnya. Agus juga mengatakan bahwa selama tahun 2014 pihaknya sudah mengungkap kasus aksi penimbunan BBM sejumlah 350 kasus pada seluruh kawasan Indonesia. Dari sejumlah ratusan kasus itu, ada 392 orang ditetapkan menjadi tersangka serta kini ditahan. “350 kasus tersebar pada hampir seluruh polda sejak dari Polda Aceh hingga Polda Papua. Yang paling banyak kasusnya ada pada Pulau Jawa yaitu di Jakarta serta Jatim,” lanjut Agus.
Seperti yang diketahui bahwa Presiden Joko Widodo menyetakan bahwa mulai tanggal 18 November 2014 jam 00.00 WIB, harga dari premium ditetapkan awalnya Rp 6.500 ke Rp 8.500. sementara harga solar diputuskan dari Rp 5.500 ke Rp 7.500. “Bagi rakyat yang tidak mampu, sudah disiapkan perlindungan sosial yang berupa Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, serta Kartu Indonesia Pintar,” kata Jokowi, pada konferensi pers dari Istana Negara, pada Senin malam. Presiden mengatakan bahwa ketiga kartu tersebut bisa segera digunakan guna menjaga daya beli serta meningkatkan ekonomi yang produktif.
Jokowi pun tak menampik bahwa pasti ada pendapat setuju serta tak setuju dari kebijakan tersebut. “Pemerintah tetap menghargai masukan,” terang dia sambil menyebut bahwa kenaikan harga BBM tersebut adalah kebijakan pengalihan subsidi guna sektor produktif. Akan tetapi, Jokowi juga menegaskan bahwa keputusan tersebut adalah jalan guna “menghadirkan” anggaran belanja lebih bermanfaat untuk masyarakat Indonesia yang menyeluruh.
