Berita Nasional – Maluku Ditinggalkan, Bukan Daerah Tertinggal

Kepincangan dalam pembangunan dan kebijakan anggaran yang tak adil merata memicu Provinsi Maluku menjadi kian jauh tertinggal dibanding daerah lain Indonesia. “Maluku bukanlah daerah yang tertinggal tetapi ditinggalkan,” kata Zeth Sahuburua, Wakil Gubernur Maluku di depan 11 anggota Komite II DPD RI ketika lakukan kunjungan kerja pada Provinsi Maluku, hari Senin (10/11/2014). Zeth juga mengungkapkan bahwa kebijakan dari pemerintah pusat sehubungan dengan distribusi anggaran pembangunan pada daerah, sejauh ini memakai pendekatan kontinental. Pendekatan tersebut menghitung jumlah penduduk serta luas daratan dari sebuah wilayah.

Padahal, Maluku menjadi wilayah kepulauan dengan sebagian besar wilayahnya merupakan laut. “Kalau pendekatan semacam ini dipakai guna menetapkan pembagian dari anggaran pembangunan, maka sampai kapan pun wilayah Maluku akan tetap seperti ini saja,” tegas Zeth. Menurut pendapat Zeth, Maluku terdiri atas banyak pulau harusnya bisa dimaknai menjadi penghubung dan bukannya menjadi pemisah. Maka paradigma pendekatan kontinental demi membangun Maluku bisa dikaji lagi.  Dia juga mengatakan bahwa berbeda dari beberapa daerah yang mendapat hak otonomi, Maluku hanya menginginkan untuk diperlakukan khusus guna mengelola sumber daya dimiliki. ”Kita tak meminta untuk otonomi khusus, kami hanya minta perlakuan khusus lantaran kondisi geografis Maluku yang berpulau-pulau,” kata dia.

Menurut penuturan Zeth, Maluku terdiri atas ribuan pulau akan menjadi lebih sulit untuk dibangun apabila kebijakan pembangunan ini masih memakai pendekatan kontinental. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka jumlah anggaran yang akan didapat oleh Provinsi Maluku akan amat kecil dan tidak sebanding terhadap kebutuhan pembangunan daerah.

”Jika bicara tentang anggaran pembangunan serta APBD maka jujur ini amat malu sekali sebab anggaran kita tak sebanding lawan 1 kabupaten pada wilayah tertentu. Maluku adalah provinsi yang termiskin ke 3 di Indonesia serta kita tak malu mengatakan hal itu. Teah 9 tahun lamanya kami memperjuangkan wilayah provinsi kepulauan, tetapi ini tak diterima,” terang dia. “Kita pun berharap agar pemerintah dapat memperhatikan pembangunan yang ada di Maluku supaya Maluku juga dapat berkembang dengan sejajar terhadap daerah yang lain,” pungkas Zeth.