Berita Nasional – KPK Bersama 12 Kementerian dan Lembaga Cegah Korupsi Kehutanan
2 min read
Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan kerja sama dengan 12 kementerian serta lembaga demi menekan angka korupsi yang terjadi pada sektor kehutanan. Kerja sama tersebut telah dilakukan pada akhir masa pemerintahan Presiden SBY serta diharap dapat terus berlanjut hingga lima tahun mendatang pada masa pemerintahan Joko Widodo. “Ini adalah lanjutan NKB (Nota Kesepakatan Bersama) bersama 12 kementerian serta lembaga pada setahun lalu. Kami akan terus lakukan koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan,” terang Busyro Muqoddas, Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan dalam acara “Refleksi Setahun NKB dan Revitalisasinya pada Pemerintahan 2014–2019” dari Hotel Mercure, kawasan Ancol, di Jakarta Utara, pada Senin (10/11/2014).
Busyro juga menjelaskan bahwa sejak NKB berjalan setahun, sejumlah masalah pada sektor kehutanan berhasil dipetakan. Masalah yang terbesar ialah terkait penerbitan izin terhadap Hak Pengelolaan Hutan (HPH). “Kini langkah yang telah kami jalankan telah 50 persen. Yang harus difokuskan dan saya sampaikan tentang potensi korupsi utamanya pada masalah izin HPH adalah satu HPH memliki potensi korupsi mencapai Rp 200 miliar,” terang Busyro. KPK pada saat ini juga terfokus terhadap sektor pertambangan lantaran sebagian dari lokasi tambang ada pada lahan hutan. Pada 1 tahun, KPK telah berhasil selamatkan uang negara senilai Rp 27 triliun dalam sektor pertambangan.
“Dari jumlah 12.000 IUP (Izin Usaha Pertambangan), terdapat 4.000 bermasalah. Konsekuensinya ialah PNBP-nya (Penerimaan Negara Bukan Pajak) tak dapat diperoleh, keuntungan sebesar Rp 22 triliun hilang. Ini yang berhasil diselamatkan,” ujar Busyro. Kementerian serta lembaga yang menjalin kerja sama terhadap KPK ialah Kementerian Lingkungan Hidup (sekarang digabung menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan, Kementerain Kehutanan, Kementerian Pertanian, Badan Pertahanan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Badan Informasi Geospasial. Dengan terus berlanjutnya kerjasama yang bersifat positif ini, maka dalam periode pemerintahan mendatang akan lebih banyak lagi penghasilan negara yang berhasil diselamatkan.
