Berita Nasional – Gafatar Diduga Hendak Makar

Saat ini Mabes Polri tengah mendalami adanya kemungkinan tindak pidana makar yang dilakukan oleh Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Adanya dugaan ini lantaran ditemukannya dokumen menyerupai dokumen kependudukan dalam kamp Gafatar yang berlokasi di Kab Mempawah, Kalimantan Barat. Namun demikian, dugaan makar ini masih sebatas didalami saja sebab pihak kepolisian masih fokus untuk upaya pemulangan ribuan anggota dari organisasi tersebut.

“Untuk saat ini kami masih harus fokus kepada pemulangan warga menuju daerah masing-masing. Tentang tindak pidana, itu masih kami dalami lagi,” terang Komisaris Besar Suharsono selaku Kepala Bagian Penerangan Umum Polri dari kantornya, Jakarta, hari Senin (25/1). Selain halnya dokumen yang menyerupai Kartu Keluarga, pada kamp Gafatar itu juga didapti pernyataan janji-janji bahwa tiap anggotanya bersedia tunduk kepada hukum serta perundangan yang berlaku dalam kelompok itu.

Tak hanya tentang dugaan makar saja, polisi juga harus menyelidiki aksi perusakan serta pembakaran terhadap tempat tinggal para pengikut Gafatar oleh warga Mempawah. Warga asli meminta kepada kelompok itu agar meninggalkan wilayah Mempawah. “Kini barang bukti sudah mulai dipilah-pilah, juga dilakukan pendalaman serta pendataan terhadap pihak yang terlibat,” sebut Suharsono.

Hal ini juga berlaku dengan dugaan adanya keterlibatan Ahmad Musadeq dalam kelompok itu. Musadeq merupakan bekas terpidana yang sempat mengaku nabi bagi para pengikut Al Qiyaddah Al Islamiyah. “Penyelidik masih berjalan, tentunya fakta hukum yang akan diutamakan. Apa saja keterlibatannya,” sebut Suharsono. Anggota Gafatar sendiri harus dievakuasi dari hunian mereka di Kab Mempawah sebab menjadi sasaran amuk massa warga lokal. Permukiman mereka yang ada di Mempawah pun dibakar.

Mayoritas dari anggota Gafatar yang tinggal di Mempawah ini datang dari wilayah Jawa dengan jumlah yang mencapai 2 ribu orang lebih. Saat ini mereka dipulangkan menumpang kapal perang serta pesawat. Saleh Daulay selaku Ketua Komisi Agama DPR mendorong kepada pemerintah guna menelusuri siapakah dalang di balik gerakan menyimpang ini. “Petingginya wajib diamankan terlebih dulu, lalu bisa ditelusuri apakah dia ini ingin membentuk agama baru atau malah negara baru,” katanya.