Berita Nasional – Diyakini DPR Baru Kian Terpuruk
2 min read
Citra yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat diyakini menjadi makin buruk. Anggota dari DPR pada periode 2014-2019 dinilai tidak tak sanggup memulihkan telanjur menyusutnya kepercayaan dari publik. “Wajah parlemen kita sudah bopeng. Wajah baru dari parlemen saat ini akan kian memperparah kebopengan tersebut,” ujar Arie Sudjito, pengamat politik Universitas Gadjah Mada ketika dihubungi pada Kamis (2/10/2014).
Arie juga menjelaskan bahwa tantangan utama dari DPR periode 2014-2019 adalah berupaya keras dalam memulihkan kepercayaan publik. Tetapi hal ini dinodai dengan proses pemilihan pimpinan DPR ricuh serta kental akan kepentingan dari kelompok tertentu. Praktik transaksional maksud Arie ialah paket pimpinan DPR dikuasai Koalisi Merah Putih (KMP). Dalam 5 kursi pimpinan, satu kursi saja yang dimiliki politisi dari luar KMP, yaitu Agus Hermanto asal Fraksi Partai Demokrat. Deretan pimpinan DPR saat ini antara lain Ketua DPR, Setya Novanto dari Golkar, Wakil Ketua Fahri Hamzah dari PKS, Taufik Kurniawan dari PAN, Fadli Zon asal Gerindra, kemudian Agus.
“Jika awalnya saja sudah begini, maka pemilihan pimpinan parlemen adalah transaksional, dan publik akan menilai bahwa wajah DPR tak akan berubah,” jelasnya. Arie juga mengaku khawatir atas putusan yang akan diambil DPR pada periode ini yang pasti akan dikeluarkan berdasar aspek untung rugi dari kelompok tertentu. Arie pun memprediksi bahwa apatisme publik kepada DPR akan kian menjadi. “Akan terlalu naif apabila mereka mengatakan sebagai negarawan serta demi kepentingan bangsa, sedangkan kepentingan kelompoknya sendiri masih dominan serta gampang diketahui,” terangnya.
Lebih jauh, Poppy Ismalina, Ekonom dan akademisi yang juga dari dari Universitas Gadjah Mada, menilai bahwa dikuasainya pimpinan DPR oleh pihak Koalisi Merah Putih (KMP), akan berpotensi dalam mengganjal berbagai macam kebijakan dari pemerintahan Jokowi “Jokowi” Widodo-Jusuf Kalla. Ia menerangkan bahwa hal ini disebabkan oleh politik KMP merupakan “politik dendam, asal punya kuasa, menang.” “Jika kondisi politik semacam ini dapat melahirkan cukup banyak ketidakpastian dalam kebijakan ekonomi, dan apapun tentunya bisa terjadi,” kata Poppy saat dihubungi wartawan, hari Kamis (2/10/2014).
